Perbedaan Paket Pertanian Ganggu Cetak Sawah Di Kalteng

Selasa, 10 Mei 2016 09:15 WIB

Lahan Sawah Sejumlah petani di Desa Trahean Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah melakukan penanaman padi sawah di lahan pertanian desa setempat. (FOTO ANTARA Kalteng/Kasriadi)

Sama-sama di Dirjen Kementan tapi paketnya berbeda. Alhasil, masyarakat akan memilih paket cetak sawah yang lengkap benih, pupuk dan obat-obatannya. Ini membuat kita kewalahan mencarikan lahan untuk cetak sawah baru,"

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Dinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah menyebut adanya perbedaan paket Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengganggu program cetak sawah baru di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini.

Program cetak sawah baru yang ditangani Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dilengkapi benih dan pupuk serta obat-obatan, sedangkan Dirjen Tanaman Pangan hanya cetak sawah dan benih, kata Kepala Distanak Kalteng Tute Lelo di Palangka Raya, Senin.

"Sama-sama di Dirjen Kementan tapi paketnya berbeda. Alhasil, masyarakat akan memilih paket cetak sawah yang lengkap benih, pupuk dan obat-obatannya. Ini membuat kita kewalahan mencarikan lahan untuk cetak sawah baru," tambahnya.

Tute menyebut petani di Kalteng sebenarnya sangat membutuhkan pupuk dan obat-obatan, karena setiap selesai panen pasti menyisihkan benih untuk ditanam kembali. Bahkan, penangkar-penangkar bibit yang dikelola Pemerintah provinsi maupun Kabupaten-kota sekarang kondisinya sudah berjalan.

Dia mengatakan, berbagai aset pertanian yang disalurkan langsung oleh Kementerian Pertanian juga sering menimbulkan kecemburuan di beberapa Kabupaten sentra produksi padi. Misal, di Kabupaten Pulang Pisau yang juga sentra tanaman padi, hanya mendapatkan alat pertanian sangat sedikit dibandingkan daerah bukan sentra produksi padi.

"Kami mengusulkan, apabila ada peralatan pertanian yang akan disalurkan Kementerian Pertanian, alangkah baiknya melalui Pemerintah Provinsi. Jadi, pembagiannya dapat menyesuaikan dengan sentra-sentra pertanian di provinsi ini," kata Tute.

Anggota DPR RI asal Kalteng Hamdani usai mendengarkan keluhan Dinas Pertanian Kalteng tersebut menegaskan akan menyampaikan langsung ke Kementerian Pertanian. Sebab, menurut dia, adanya perbedaan antarDirjen di Kementan tersebut dapat mengganggu upaya Pemerintah Pusat mewujudkan swasembada pangan di tahun 2017.

"Ini informasi penting yang harus dipahami Kementan. Kita akan sampaikan. Jangan sampai upaya Presiden Joko Widodo mewujudkan swasembada pangan pada 2017 terhambat hanya karena ada perbedaan antarDirjen," kata Hamdani.

Dalam rapat koordinasi dengan Anggota DPR RI asal Kalteng yang dipimpin Asisten II Pemprov Kalteng Syahrin Daulay tersebut turut dihadiri Kepala Pertanian dan Peternakan Kalteng, Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalteng, Kepala Bulog Kalteng, dan sejumlah perwakilan dinas lainnya.