Batalnya penyaluran 1.500 ekor sapi tersebut karena terjadinya defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2016 yang mengharuskan Pemerintah Pusat melakukan pemotongan anggaran, kata Tute di Palangka Raya, Rabu.
"Sumber dana untuk pengadaan sapi itu berasal dari APBN, tapi karena defisit tersebut ya terpaksa dibatalkan. Kalau sudah Pusat membatalkan karena tidak ada dana, apa boleh buat, mau apa lagi," tambahnya.
Meski dibatalkan, Distanak Kalteng tidak berkecil hati dan tetap akan mengajukan kembali di tahun 2017. Sebab, bantuan sapi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah stok Kalteng maupun Nasional.
Tute memastikan akan mengusulkan pengadaan sapi pada tahun 2017 akan lebih banyak dibandingkan tahun 2016. Hanya, dirinya mengaku tidak terlalu optimis apakah usulan tersebut akan direalisasikan semuanya oleh pemerintah Pusat.
"Namanya usulan, ya kita lihat saja realisasinya. Informasinya Anggaran tahun 2017 juga berkurang. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, supaya usulan kita bisa terealisasi. Ini juga untuk keperluan para petani Kalteng," katanya.
Pengusulan pengadaan sapi Brahman Cross itu dilakukan sebagai bentuk kebijakan pemeritah mengembangkan ternak sapi di Kalteng, sehingga diberikan bantuan bagi para kelompok tani yang tersebar di tiap kabupaten, khususnya mereka yang sudah punya kebun sawit.
Kepala Distanak Kalteng mengatakan ketersedian stok daging sapi, khususnya untuk konsumsi masyarakat Kalteng, sampai sekarang ketersediannya mencukupi hingga akhir tahun 2016.
"Kalteng selama ini jarang kekurangan stok daging sapi, sekalipun mendekati hari besar keagamaan. Kalau kenaikan harga memang tidak bisa dihindari,karena sudah hukum dagang. Tapi untuk ketersediaan tetap cukup," demikian Tute.
