Tamiang Layang (ANTARA) - Legislator Barito Timur Kalimantan Tengah H Markati mengingatkan pihak sekolah selaku penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana yang diperuntukkan membantu kelancaran belajar mengajar tersebut.
"Dana tersebut peruntukkannya untuk biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar," kata H Markati di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, peruntukan dana BOS demi keberlangsungan satuan pendidikan dan lancarnya sistem belajar mengajar yang melibatkan seluruh struktur pendidikan di satuan pendidikan.
Untuk itu, pengelolaannya bisa disampaikan kepada semua struktur lembaga pendidikan baik guru, komite sekolah, orang tua peserta didik atau pihak lain yang berkompeten.
"Dana BOS juga bersumber dari keuangan negara. Yang namanya kegiatan bersumber dari keuangan negara maka harus transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Baca juga: Ini nama-nama calon terpilih anggota DPRD Barito Timur
Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara terbuka dengan siapa pun guna terwujudnya kelancaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, bisa menekan dan meminimalisir dari penyalahgunaan.
Dalam pengelolaannya, pihak sekolah harus mengerti maksud, tujuan dan arah yang ingin dicapai dalam pengelolaan dana BOS. Penggunaannya wajib sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya.
"Dalam aturannya, penggunaan dan peruntukan dana BOS sudah jelas. Dengan keterbukaan dan peruntukan yang jelas akan menciptakan suksesnya sistem belajar mengajar yang lebih baik. Jika disalahgunakan, maka bisa jadi penghambat," katanya.
Ditambahkan politisi yang murah senyum itu, kalangan legislator tidak menghendaki dana BOS disalahgunakan. Penyimpangan dana BOS akan berdampak negatif bahkan bisa menjadi perbuatan melawan hukum.
"Saya harapkan masyarakat juga berperan aktif untuk mengawasi pengelolaan dana BOS agar anak dengan ekonomi rendah bisa terbantu mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik," demikian H Markati.
Baca juga: Adat dan budaya wajib dilestarikan, kata Legislator Bartim
