Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tepat rencana Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar debat publik bagi calon pemimpin lembaga antirasuah itu.
"Menurut pandangan saya tidak hanya KPK, bila perlu calon menteri perlu debat publik," kata Emrus di Jakarta, Selasa.
Emrus mengatakan posisi pimpinan KPK adalah independen, bukan bagian dari pemerintah. Melalui debat publik, masyarakat bisa mengetahui kapasitas dan kapabilitas kandidat.
"Tentu debat publik ini tentang kapabilitasnya, dan ada uji publik tentang integritasnya, salah satunya masyarakat tahu rekam jejak dia dibuka langsung," ujarnya.
Soal teknis debat, Emrus mengusulkan setidaknya ada dua tipe format debat untuk para capim KPK ini, yakni akademik dan praktis.
"Debat praktis seperti di pengadilan. Baru debat akademik yang dibuktikan dengan data empirik, bukti, data dan analisis," kata Emrus.
Menurutnya, penggabungan debat akademik dan praktis sangat pas untuk melihat kapabilitas dan integritas capim KPK.
"Jadi, saya lebih cenderung menggabungkan keduanya. Misalkan perdebatan ada empat sesi. Dua sesi debat akademik dan dua sesi debat praktis," ujarnya.
Debat publik akan digelar Pansel KPK yang dipimpin Yenti Garnasih setelah mendengar masukan dari para pemimpin redaksi media massa.
Debat akan dilakukan kepada para capim yang telah lolos tes psikologi dan sebelum mengikuti tes wawancara. Pengumuman hasil tes psikologi 104 capim KPK akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.
Bukan hanya capim KPK gelar debat publik, bila perlu calon menteri juga
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Tentu debat publik ini tentang kapabilitasnya, dan ada uji publik tentang integritasnya, salah satunya masyarakat tahu rekam jejak dia dibuka langsung
