Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh warga negara Indonesia (WNI), insan pers, kantor media, harta benda, dan obyek vital lainnya di Papua.
"Pemerintah agar segera mengupayakan pemulihan keamanan yang terukur dan mengedepankan keselamatan WNI, teman-teman wartawan dari media yang bertugas serta seluruh aparatur TNI/Polri dalam bingkai NKRI dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia," kata Abdul Kharis Almasyhari melalui ponsel di Jakarta, Jumat.
Abdul Kharis mengatakan hal itu menjawab pertanyaan dan menanggapi tindakan perusakan terhadap Kantor Biro LKBN ANTARA Provinsi Papua di Jayapura, sehingga kaca-kaca jendela menjadi pecah. Dalam tiga hari terakhir terjadi aksi demo dan memicu kericuhan di Deiyai dan Jayapura Provinsi Papua.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, mengutuk semua tindakan anarkis, separatis, dan segala bentuk pelanggaran hukum yang berupaya membuat kekacauan di bumi cendrawasih.
"Saya meminta aparatur TNI dan Polri untuk segera menindak para perusuh sehingga kembali pulih keamanan di Papua," katanya.
Di sisi lain, Kharis juga meminta Pemerintah untuk segera mengupayakan penyelesaian secara menyeluruh dan dialogis di kemudian hari untuk kebaikan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat khususnya di bumi Papua.
Menurut Kharis, Pemerintah agar terus fokus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang sampai Merauke dan menunda sementara waktu fokusnya ke rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. "Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa menjaga NKRI yang kita cintai ini," katanya.
Pemerintah diminta jamin kemanan WNI di Papua
Massa dari Sentani, Waena, Abepura dan Angkasa berjalan kaki menuju kantor Gubernur Papua saat melakukan aksi di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa
