Tanjungpinang (ANTARA) - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Sedang disiapkan bahannya. Ini nampaknya memang sepele, tapi sebenarnya sangat mengena sekali," kata Boyamin di Tanjungpinang, Sabtu.
Boyamin menilai sidang pengesahan RUU KPK yang digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9), tidak sah.
Penyebabnya, sidang tersebut hanya dihadiri sekitar 80 anggota DPR RI meskipun berdasarkan daftar hadir sidang ada 298 anggota dewan yang menandatangani absensi.
"Secara fisik yang hadir hanya 80 orang, itu sama saja tidak memenuhi kuorum. Artinya sidang itu ilegal atau tidak sah," sebut Boyamin.
Sementara, kata dia, berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR dalam memimpin Rapat Paripurna wajib memperhatikan kuorum rapat.
Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.
"Total anggota DPR RI itu ada 560 orang. 80 anggota dewan yang hadir itu juga tidak sampai setengahnya," sebutnya.
Boyamin meminta agar MK mengabulkan gugatan bahwa sidang pengambilan keputusan itu harus berdasarkan kehadiran fisik anggota DPR.
Ia mengatakan, jika gugatan itu dikabulkan oleh MK, MAKI pun akan menggugat pansus angket RUU KPK yang selama ini tingkat kehadirannya di bawah 100 orang.
"Akan kita gugat semuanya, anggota DPR berikut pansus," tegasnya.
Berita Terkait
RUU Desa jadi undang-undang
Kamis, 28 Maret 2024 12:23 Wib
Siapkan RUU mempermudah para penemu dari daerah mengurus hak paten
Selasa, 19 Maret 2024 15:11 Wib
Mahfud MD janji selesaikan RUU Masyarakat Adat
Selasa, 6 Februari 2024 14:26 Wib
RUU Kesehatan perbolehkan RS ambil organ mayat tanpa izin hoaks!
Kamis, 7 September 2023 17:05 Wib
Optimalkan keberadaan koperasi, Wagub Kalteng dukung Kemenkop susun RUU
Rabu, 12 Juli 2023 15:13 Wib
Rapat paripurna setujui RUU Desa jadi usul inisiatif DPR
Selasa, 11 Juli 2023 17:52 Wib
Malaysia kaji RUU atasi calo buntut tiket Coldplay ratusan juta rupiah
Rabu, 24 Mei 2023 6:37 Wib
Aksi penolakan RUU Kesehatan tak sampai ganggu pelayanan kesehatan di Kotim
Senin, 8 Mei 2023 10:42 Wib