Sampit (ANTARA) - Masyarakat di kawasan pelosok Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap pemerataan pembangunan bisa tetap dilaksanakan meski ada rasionalisasi anggaran besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
"Kami menginginkan anggaran yang nantinya dikucurkan dapat berjalan sesuai dengan pembahasan. Saya selalu mengingatkan agar adanya pemerataan pembangunan infrastruktur dan tersedianya air bersih hingga ke pelosok desa," kata anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Selasa.
Defisit anggaran cukup besar yang sempat membayangi pembahasan rancangan APBD 2020, juga menjadi perhatian masyarakat. Apalagi sebelumnya eksekutif sempat melontarkan estimasi defisit diperkirakan mencapai 10 persen, meski saat rapat kompilasi hari ini disepakati defisit sebesar 4,48 persen.
Rasionalisasi berupa pemangkasan anggaran, ternyata juga menjadi perhatian masyarakat. Seperti banyak aspirasi yang diterima anggota dewan, banyak warga yang khawatir pembangunan pada 2020 nanti terhambat, khususnya infrastruktur di kawasan pelosok.
Hal inilah yang juga menjadi perhatian Komisi IV. Saat rapat pembahasan dengan mitra kerja mereka, para legislator ini sempat berdebat alot karena memperjuangkan sejumlah program, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar tetap menjadi prioritas.
Ini sesuai dengan bidang yang ditangani Komisi IV yaitu pembangunan fisik dan prasarana. Bidang ini meliputi pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, peranan perempuan, penanggulangan HIV/AIDS dan narkotika.
Baca juga: Guru honorer pedalaman Kotim diprioritaskan diangkat jadi tenaga kontrak
"Meskipun komisi IV dengan mitra paling sedikit, akan tetapi pembahasan berjalan alot karena faktor rasionalisasi. Kami ingin memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap dipertahankan," tegas Kurniawan.
Politisi muda Partai Amanat Nasional ini juga menyoroti beratnya beban APBD 2020 nanti. Untuk itu dia mendorong seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk bekerja keras dan tidak berpangku tangan agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan.
"Kami juga membicarakan agar 2020 nanti seluruh SOPD, khususnya yang memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah), karena kami juga melihat peluang tersebut ada dan masih cukup besar," tegas Kurniawan.
Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor mengakui beban APBD 2020 cukup berat. Selain memangkas sejumlah usulan anggaran, langkah yang dilakukan adalah menaikkan target pendapatan daerah.
"Makanya semua SOPD pemungut harus bekerja keras mengoptimalkan potensi yang ada dan menggali potensi baru. Nanti saya akan turun langsung ke setiap SOPD untuk mendorong ini," demikian Halikinnor.
Baca juga: Defisit APBD Kotim 2020 disepakati 4,48 persen
Masyarakat pelosok Kotim berharap rasionalisasi APBD tidak menghambat pemerataan pembangunan
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar (kanan) bersama anggota Komisi IV lainnya saat pembahasan anggaran dengan mitra kerja. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
