Pemprov keluhkan enggannya warga Kalteng melaporkan kematian

id Pemprov kalteng, kalteng, kalimantan tengah, fahrizal fitri, palangka raya, bps, badan pusat statistik, sensus penduduk, kematian, kelahiran

Pemprov keluhkan enggannya warga Kalteng melaporkan kematian

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri memukul gong dimulainya rapat koordinasi persiapan sensus penduduk 2020, Palangka Raya, Senin, (9/12/2019). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluhkan, masih banyaknya warga yang enggan melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi.

"Data kependudukan yang kami miliki belum valid seratus persen, sebab masih banyaknya warga yang enggan melaporkan kematian anggota keluarganya," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Senin.

Saat ini jumlah penduduk Kalteng secara keseluruhan adalah sekitar 2,5 juta jiwa lebih, terdiri dari laki-laki sebanyak 1,3 juta jiwa lebih dan perempuan 1,2 juta jiwa lebih. Sayangnya data itu diakui belum benar-benar valid 100 persen.

Fahrizal menuturkan, pelaporan kematian salah satunya diperlukan saat pengurusan atau proses di perbankan terkait warisan atau simpanan maupun kredit dan lainnya. Pihaknya pun mengharapkan kesadaran dari semua pihak, agar pendataan jumlah penduduk bisa dilakukan secara valid.

"Untuk itu kami memiliki wacana bersama teknis terkait apabila memungkinkan, melakukan pencatatan terhadap setiap warga yang hendak dimakamkan. Jangan sampai pencatatan hanya dilakukan terhadap kelahiran saja, namun kematiannya tidak," terangnya.

Pentingnya data jumlah penduduk yang valid, sebab akan digunakan untuk berbagai keperluan atau kegiatan. Salah satunya pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilihan umum di suatu wilayah, baik pemilihan legislatif maupun eksekutif.

Data penduduk tersebut, juga akan memengaruhi besaran anggaran yang disediakan dalam kegiatan pemilu. Sebab bagian dari indikator penghitungan anggaran tersebut, salah satunya adalah banyaknya jumlah penduduk di masing-masing wilayah.

Dalam hal ini, Fahrizal meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bersama OPD terkait, bisa mengoptimalkan petugasnya di lapangan dalam hal pendataan, termasuk para Ketua Rukun Tetangga atau RT, agar mereka yang berada di tingkatan bawah memiliki data lengkap warga di lingkungannya.

"Semuanya harus bisa berkolaborasi, guna tersedianya data penduduk yang valid. Kami pun berharap agar pelaksanaan sensus penduduk  2020 mendatang berjalan sukses dan lancar, tentunya dengan bantuan dan kesadaran dari masyarakat," ungkapnya.