Kunjungan yang merupakan bagian dari reses perseorangan ini untuk menyerap aspirasi sekaligus memantau sejauh mana kesiapan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, kata Teras Narang di kantor KPU Palangka Raya.
"Kami di DPD RI, khususnya Komite 1, komitmen untuk ikut dan terlibat aktif dalam mensukseskan Pilkada yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah pada tahun 2020. Jadi, kami terus bergerak menggali informasi dan memantau kesiapan pelaksanaanya," beber dia.
Dalam pertemuan dengan pimpinan dan Komisioner KPU Palangka Raya itu, Teras Narang mendapat informasi bahwa perlu dibuat aturan pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada yang tegas dan tidak berbelit-belit, serta berpihak kepada masyarakat maupun demokrasi.
Selain itu, KPU Palangka Raya berharap DPD RI bisa juga menyampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, agar honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) disamakan secara nasional.
"Aspirasi dan informasi dari pimpinan dan komisioner KPU Palangka Raya itu tentunya akan saya sampaikan ke berbagai pihak. Itu kan memang sejalan dengan keinginan kami di Komite 1 DPD RI agar pilkada tahun 2020 berjalan dengan lancar dan sukses," kata Teras Narang.
Selain menyerap aspirasi, pria yang pernah menjabat Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu berharap, komisioner KPU Palangka Raya dapat bekerja lebih profesional, semakin kuat sekaligus menciptakan kondisi pemilihan secara adil serta jujur.
"Saya yakin, sumber daya manusia Kalteng yang ada di KPU Palangka Raya mampu menjalankan perannya dengan sungguh berdedikasi," demikian Teras Narang.
Baca juga: Peladang ditangkap polisi jadi perhatian senator asal Kalteng
Sementara itu, Ketua KPU Palangka Raya Ngismatul Ckhiriyah mengapresiasi pihaknya salah satu yang dikunjungi Teras Narang selaku Ketua Komite 1 DPD RI saat reses perseorangan.
Menurut dia kehadiran Teras Narang membuat pihaknya dapat menyampaikan kendala maupun tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pilkada tahun 2020. Sebab, sekalipun pilkada Kalteng tahun 2020 penanggungjawab secara penuh KPU Provinsi, namun untuk pelaksana teknis tetap berada di kabupaten/kota.
"Itulah kenapa kami menyampaikan masalah regulasi dan honor KPPS kepada bapak Teras Narang tadi. Kedua masalah itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami di KPU Kota Palangka Raya," demikian Ngismatul.
Baca juga: DPRD Kalteng dan DPD RI bersinergi perjuangkan aspirasi masyarakat
Baca juga: Serap aspirasi, Teras Narang kunjungi tiga tempat berbeda dalam sehari
Baca juga: Perkuat nilai-nilai kebangsaan, Anggota MPR RI sambangi Unkrip
