MUI: Mental umat Islam harus berubah

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat MUI Buya Anwar Abbas mengatakan mental umat Islam harus berubah dengan tidak lagi bermental karyawan melainkan memiliki mental untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Hubungan umat Islam dan negara selalu ada masalah, hal ini terjadi karena masih ada ketidakadilan. Umat Islam harus maju, sejahtera, dan kaya. Persoalan hari ini adalah mental, mentalitas umat Islam harus berubah, umat Islam harus hijrah, jangan bermental karyawan, harus berpikir bagamaina mampu membuka lapangan pekerjaan dengan menjadi pengusaha," ujar Anwar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Abbas dalam pembukaan seminar ekonomi prakongres umat Islam Indonesia VII. Seminar tersebut mengusung tema Arus Baru Ekonomi Indonesia: Problematika, Cita-Cita, dan Strategi Ekonomi Dalam Penguatan Arus Baru Ekonomi Era Revolusi Industri 4.0.

Anwar menambahkan hijrah yang dilakukan umat Islam, bukan sekedar hijrah dari Mekkah ke Madinah, bukan secara geografis tapi secara mental.

"Mengapa umat Islam terbelakang? Karena umat Islam meninggalkan agamanya. Untuk menjadi negara yang maju dan beradab maka umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh meninggalkan agama dalam setiap aktivitasnya," jelas dia.

Direktur Core Indonesia, Hendri Saparini mengatakan Indonesia memiliki permasalahan nasional yang harus segera diselesaikan terlebih lagi soal kesejahteraan dan itu harus menjadi agenda bersama.

Harus ada keberpihakan pemerintah, apa yang selama ini telah dilakukan pemerintah, perlu ada kebijakan-kebijakan keberlanjutan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan bagi masyarakat, kata Hendri.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan setidaknya ada lima pilar utama kebijakan transformasi ekonomi yang harus dilakukan yakni optimalisasi pembangunan infrastruktur, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi dan efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Azrul Tanjung berharap Seminar Ekonomi Pra Kongres Umat Islam Indonesia ke-VII tahun 2020 itu dapat menghasilkan sebuah ide gagasan yang bisa dibawa dalam kongres.

"Sehingga Kongres Umat Islam Indonesia dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya kepada Presiden. Termasuk mengusung sebuah konsep perekonomian nasional, supaya ekonomi Indonesia tidak lari dari cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33," kata Azrul.

Kesenjangan antarkelompok masyarakat harus diperkecil terutama dalam kepemikian aset. Saat ini, lanjut Azrul, 10 persen kelompok masyarakat menguasai 70 persen kekayaan Indonesia, sementara 90 persen lainnya hanya memperebutkan 30 persen lainnya. Oleh karena itu, Azrul menyarankan agar kesenjangan tersebut diperkecil.