Sampit (ANTARA) - Keputusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah melakukan pendataan lanjutan calon penerima bantuan sosial, disambut antusias masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
"Saya datang ke kelurahan karena sebelumnya tidak masuk daftar, padahal katanya sudah diusulkan. Saat situasi sulit dampak COVID-19 saat ini, bantuan dari pemerintah akan sangat membantu bagi masyarakat kecil seperti kami," kata Ramlah, warga Sampit, Selasa.
Luasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial dan ekonomi masyarakat, membuat banyak keluarga membutuhkan bantuan. Warga pun menanyakan karena banyak dari mereka tidak masuk dalam penerima bantuan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Seperti terlihat di kantor Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, puluhan warga datang silih berganti ke kantor yang terletak di Jalan Kenan Kandan tersebut. Mereka umumnya adalah warga yang mengaku terdampak COVID-19 namun belum ada menerima bantuan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucurkan dana sebesar Rp90.373.500.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi ini untuk bantuan sosial untuk 180.747 warga terdampak COVID-19.
Gubernur H Sugianto Sabran secara simbolis menyerahkan bantuan untuk warga Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, Kamis (28/5). Melalui bantuan ini, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan Rp500.000 yang disalurkan melalui Bank Kalteng.
Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan bantuan sosial untuk 20.986 kepala keluarga dengan nilai total Rp10.493.000.000. Jumlah ini cukup besar karena penduduk di kabupaten ini memang merupakan yang terbanyak di Kalimantan Tengah.
Namun ternyata, masih banyak warga yang belum masuk dalam daftar penerima. Banyaknya warga yang datang mempertanyakan bantuan itu tidak hanya terjadi di Kelurahan Baamang Tengah, tetapi juga dialami banyak warga di kelurahan dan desa lain, termasuk yang mengadu kepada anggota DPRD setempat.
Lurah Baamang Tengah Zikrillah menjelaskan, banyaknya warga yang datang tersebut menanyakan dan ingin memastikan apakah nama mereka masuk dalam daftar yang diusulkan kembali atau tidak. Kebetulan saat ini di kantor itu masih terpampang daftar penerima bantuan tahap pertama.
Zikrillah menjelaskan, pendataan sebelumnya dilakukan berjenjang berdasarkan usulan dari tingkat RT. Namun banyak RT yang menyampaikan usulan daftar nama penerima bantuan melebihi batas yang ditentukan sehingga tidak sempat diserahkan kepada pemerintah kabupaten yang kemudian diteruskan kepada pemerintah provinsi.
Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan pada tahap pertama sekitar 1.050 keluarga penerima dari sekitar 12.000 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Baamang Tengah. Jumlah tersebut tidak termasuk 450 kepala keluarga yang menjadi penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial.
Hasil rapat 22 Mei lalu, pemerintah kelurahan diminta untuk menyisir kembali siapa-siapa warga yang tidak terakomodir dalam penyaluran bantuan tahap pertama dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, supaya bisa diusulkan kembali.
Baca juga: Lagi, rapid test massal di pasar Kotim temukan hasil reaktif COVID-19
"Kebetulan saat ini kami juga sudah dapat instruksi dari pihak kecamatan dan bupati untuk segera mengumpulkan dan diusulkan kembali data-data warga yang terdampak COVID-19. Makanya mungkin warga yang datang itu ingin memastikan bahwa mereka termasuk dalam daftar nama yang akan diusulkan untuk tahap berikutnya," kata Zikrillah.
Zikrillah mengatakan, warganya sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Hanya saja mungkin karena tidak semua bisa terakomodir saat itu maka ada pendataan kembali.
Sementara itu Gubernur Sugianto Sabran saat memantau pemeriksaan rapid test di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengusulkan warga yang belum mendapat bantuan.
"Jangan sampai ada warga Kotawaringin Timur yang kelaparan. Kalau itu sampai terjadi maka kita yang berdosa. Kita harus membantu masyarakat kita dalam menghadapi situasi sulit ini," demikian Sugianto.
Baca juga: DPRD dorong Pemkab Kotim libatkan pelaku usaha cari solusi
Baca juga: DPRD Kotim soroti tidak akuratnya data penerima bantuan sosial
