DPRD dorong Pemkab Kotim libatkan pelaku usaha cari solusi

id DPRD dorong Pemkab Kotim libatkan pelaku usaha cari solusi, DPRD Kotim, Darmawati, virus Corona, COVID-19, Sampit, Kotim, Kotawaringin Timur

DPRD dorong Pemkab Kotim libatkan pelaku usaha cari solusi

Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Hj Darmawati berbincang dengan pedagang di Pasar Eks Bioskop Mentaya untuk menyerap aspirasi, belum lama ini. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Hj Darmawati mendorong pemerintah kabupaten melibatkan pelaku usaha dalam mencari solusi terkait lesunya ekonomi imbas pandemi COVID-19 saat ini.

"Fraksi Golkar mendorong pemerintah kabupaten mengajak masyarakat untuk terlibat dan memfasilitasi mereka dalam mencari solusi dalam hal regulasi yang membuat masyarakat dapat bergerak dalam situasi saat ini," kata Darmawati di Sampit, Senin.

Politisi Golkar ini mengatakan, masyarakat Kotawaringin Timur juga merasakan dampak pandemi COVID-19. Tidak hanya mengancam kesehatan, dampaknya juga terjadi pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Daya beli masyarakat menurun dan aktivitas usaha semakin lesu. Dampaknya, banyak pelaku usaha yang terpaksa harus merumahkan karyawan mereka karena tidak ada pemasukan untuk membiayai operasional.

Di satu sisi, pelaku usaha juga mengikuti anjuran pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan mencegah COVID-19, seperti hanya melayani penjualan untuk dibawa pulang ke rumah dan regulasi lainnya.

Hal terpenting adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi dan membina pelaku usaha agar tetap bertahan. Hal ini juga menyangkut banyak sektor seperti ketenagakerjaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja.

Baca juga: DPRD Kotim soroti tidak akuratnya data penerima bantuan sosial

Darmawati menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan kondisi nyata di lapangan berdasarkan aspirasi masyarakat. Saat ini masyarakat membutuhkan kepemimpinan dan kehadiran pemerintah secara nyata membantu mengatasi masalah yang dihadapi.

Menurutnya, asosiasi pelaku usaha mengeluh tidak ada tempat mengadu. Mereka pun tidak pernah diajak pemerintah kabupaten untuk berdialog mencari solusi mengatasi keadaan sulit ini.

"Pada sisi ekonomi sangat terasa, sebagai dampak pelaksanaan regulasi protokol COVID-19 terutama di sektor jasa. Sayangnya, saat ini tidak terlihat ikhtiar pemerintah dalam bentuk regulasi. Pengamanan kebijakan ekonomi terkesan hanya mengalir mengikuti arus kondisi dan dibiarkan begitu saja," ujar Darmawati.

Fraksi Golkar sangat serius dalam mendorong semua pihak mencari solusi masalah ini. Untuk itu Fraksi Golkar memohon kehadiran pemerintah secara nyata dalam penanganan wabah agar lebih serius lagi.

Baca juga: Harga bawang di Sampit melambung

Baca juga: Seorang anak di Kotim berhasil sembuh dari COVID-19