Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menargetkan bisa menghemat devisa sebesar 1,8 miliar dolar AS dari pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) setara 77 ribu barel minyak per hari (bopd) karena penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada 2030 mendatang.
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam public launching KBLBB di Jakarta, Kamis, mengatakan target tersebut menjadi salah satu program dalam skenario awal grand desain energi yang tengah disusun Kementerian ESDM.
"Kementerian ESDM sedang menyusun grand desain energi dengan salah satu programnya yaitu penggunaan KBLBB dengan target penurunan impor bahan bakar minyak setara 77 ribu bopd dari penggunaan 2 juta unit mobil dan 13 juta motor yang dapat menghemat devisa 1,8 miliar dolar AS dan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2-e sampai dengan 2030," jelasnya.
Arifin menuturkan program KBLBB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM yang saat ini terjadi.
Saat ini konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta bopd dan sebagian besar dipasok dengan mengimpor.
"Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan kita pada BBM impor akan terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal, terutama energi baru terbarukan dan gas yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah Indonesia sangat serius dalam mendorong implementasi kebijakan KBLBB.
"Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi," katanya.
Luhut menambahkan implementasi KBLBB diharapkan menjadi solusi kebutuhan transformasi energi yang akan mendorong pemulihan ekonomi ke depan, termasuk soal defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor BBM.
Luhut pun mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya sebagai kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing, dan memberikan apresiasi bagi instansi yang saat ini sudah memulai menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasionalnya.
"Bagi yang belum, mulai saat ini saya mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk meningkatkan penggunaan KBLBB, kendaraan bebas BBM, dan kendaraan bebas polusi," tutupnya.
Kementerian ESDM telah menginisiasi penyiapan situs khusus KBLBB untuk akses data dan informasi terkait KBLBB. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menggerakkan seluruh gubernur di Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur pemberian insentif, mengikuti public launching, dan menggunakan KBLBB untuk kendaraan jabatan, operasional, maupun kendaraan umum.
Sementara itu, kendaraan dinas Menteri Perhubungan dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan juga telah resmi berganti dari bahan bakar fosil menjadi mobil listrik, sejak Rabu (16/12) kemarin.
