DPRD nilai guru daerah terpencil perlu dukungan kendaraan operasional

Selasa, 6 Januari 2026 17:30 WIB

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Syaufwan Hadi meminta pemerintah kota memberi perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan guru, khususnya mereka yang bertugas di wilayah terpencil.

“Guru-guru yang mengabdi di daerah pinggiran dan terpencil menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, terutama dari sisi akses transportasi dan biaya operasional. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota,” katanya di Palangka Raya, Selasa.

Dia mengungkapkan, pemerataan pendidikan tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata terhadap para guru yang menghadapi keterbatasan akses dan sarana transportasi.

Ia menilai, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan perlu menghadirkan kebijakan konkret, salah satunya dengan menyediakan kendaraan operasional, termasuk perahu bermesin atau klotok, bagi guru yang harus menempuh jalur sungai untuk mencapai sekolah.

“Untuk wilayah yang aksesnya melalui jalur air, bantuan klotok sangat dibutuhkan. Ini bukan soal fasilitas mewah, tetapi soal keberlanjutan proses belajar mengajar,” ucapnya.

Selain itu, Syaufwan juga mendorong pemberian kompensasi bahan bakar minyak (BBM) bagi guru yang menempuh perjalanan darat ke sekolah-sekolah di daerah pinggiran.

Hal itu dilakukan sebab, selama ini biaya transportasi kerap menjadi beban tambahan yang tidak sedikit.

“Kami berharap ada dana kompensasi BBM atau insentif perjalanan agar guru tidak terbebani secara ekonomi hanya untuk menjalankan tugas mulianya,” ujarnya.

Lebih lanjut Syaufwan mengungkapkan, DPRD Kota Palangka Raya juga meminta pemerintah untuk secara berkelanjutan mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan atau insentif tambahan, sekaligus menata ulang sistem penempatan guru agar tidak terjadi penumpukan tenaga pendidik di wilayah perkotaan.

Ia menegaskan, DPRD Kota Palangka Raya akan terus mendorong pemerintah kota agar konsisten memperhatikan kesetaraan fasilitas ataupun sarana prasarana pendidikan.

“Penataan distribusi guru harus lebih adil. Perpindahan guru dari daerah terpencil ke pusat kota perlu dibatasi agar sekolah di pinggiran tidak kekurangan tenaga pendidik,” demikian Syaufwan.