Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tahun 2021 sebagai tantangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder.
“Dengan kerja sama yang luar biasa ini, kita bisa menahan ekonomi kita tidak mengalami kontraksi sangat dalam walaupun di kuartal dua tahun lalu tidak terhindarkan kita mencapai kontraksi di atas lima persen, namun kuartal ketiga, keempat sudah mulai pulih kembali,” kata Menkeu saat talkshow bertajuk Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, Kamis.
Keberhasilan menumbuhkan ekonomi pada 2020, lanjut Menkeu, perlu diakselerasi pada tahun 2021, sehingga bisa memberikan penciptaan kesempatan kerja dan mengembalikan kembali kesejahteraan masyarakat.
“Dalam suasana seperti ini pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen APBN, Presiden bahkan dengan Menko Perekonomian terus melakukan dukungan untuk reformasi di dalam kegiatan investasi kita. Makanya undang-undang Omnibus Cipta Kerja menjadi sangat penting,” ujarnya.
Baca juga: Menkeu usulkan perubahan tarif PPnBM kendaraan listrik
Menkeu menyebutkan pemulihan ekonomi tak dapat terlaksana jika hanya mengandalkan APBN karena beban yang harus ditanggung akibat pandemi COVID-19 terlalu berat.
Karenanya pemerintah, lanjut Menkeu, bersama pemangku kepentingan terkait yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) terus bersinergi, tak hanya untuk memulihkan perekonomian namun juga membuat ekonomi nasional menjadi lebih kuat.
“Ini adalah bagian yang saling melengkapi, instrumen APBN kemudian Pak Gubernur BI dengan moneter, OJK dan kemudian reformasi di bidang struktural agar Indonesia tidak hanya pulih namun bisa tumbuh kembali secara kuat dan lebih baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut Menkeu menekankan masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun, kata dia, akan terus memonitor dan menyesuaikan berbagai kebijakan sesuai dinamika di masyarakat.
Baca juga: Anggaran program PEN 2021 naik jadi Rp699,43 triliun
“Yang paling penting adalah masyarakat bisa ikut menjaga COVID-nya dan dunia usaha mulai punya confidence untuk bangkit kembali,” tegasnya.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen, jauh lebih baik dari tahun lalu minus 2,07 persen.
Penanganan kesehatan pada 2021 masih menjadi fokus utama pemerintah. Anggaran yang digelontorkan pemerintah pun juga meningkat yakni Rp309,6 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 2019 sebesar Rp113 triliun.
Rinciannya, anggaran untuk testing dan tracing sebesar Rp9,3 triliun, biaya perawatan Rp32,3 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 7,2 triliun, program vaksinasi Rp36 triliun, dan komunikasi sebesar Rp1,2 triliun.
Baca juga: Pemerintah alokasi anggaran Rp184,46 triliun untuk pembiayaan investasi 2021
Baca juga: Jumlah dana yang disiapkan untuk vaksin COVID-19
Baca juga: Cukai rokok 2021 naik 12,5 persen
Menkeu: 2021 tantangan untuk akselerasi pemulihan ekonomi
Dokumentasi - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA/HO-Humas Kemenkeu/pri)
Keberhasilan menumbuhkan ekonomi pada 2020, lanjut Menkeu, perlu diakselerasi pada tahun 2021, sehingga bisa memberikan penciptaan kesempatan kerja dan mengembalikan kembali kesejahteraan masyarakat.
