Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I bidang pemerintahan, hukum dan keuangan DPRD Kalimantan Tengah Ferry Khaidir berharap, rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang saat ini dibahas, harus benar-benar fokus dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pasal-pasal yang berkaitan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di raperda itu juga harus memperhatikan kepentingan daerah dan rakyat, kata Ferry di Palangka Raya, kemarin.
"Jangan sampai karena ingin meningkatkan PAD, raperda itu justru memberatkan dan merugikan daerah dan rakyat Kalteng. Itu yang harus diperhatikan," ucapnya.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng telah membentuk dua panitia khusus (pansus), yang bertugas mempercepat pembahasan tiga raperda. Satu dari tiga raperda itu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menyarankan, sumber PAD lebih dioptimalkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Jika memungkinkan, kata Ferry, pemerintah daerah dapat juga mendepositokan ataupun melakukan investasi jangka pendek, terhadap uang miliki daerah yang belum dipergunakan.
"Dengan catatan, deposito ataupun investasi itu, tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik," ucapnya.
Anggota Tim Pansus Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kalteng itu menyebut, pemerintah daerah memiliki wewenang melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi sosial dan manfaat lainnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengatakan, secara umum hal-hal dimaksud dapat dilakukan penajaman lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan gabungan antara eksekutif dan legislatif yang telah direncanakan dan dijadwalkan.
"Dalam proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mengutamakan prinsip anggaran mengikuti prioritas sekaligus mendukung kinerja pemda," demikian Ferry.
Baca juga: DPRD Kalteng minta sejumlah perda lebih optimal disosialisasikan
Baca juga: Fraksi PKB minta bahasa dan sastra asli Kalteng dilestarikan
Berita Terkait
Pemprov Kalteng tingkatkan pengelolaan statistik sektoral hadapi era revolusi data
Kamis, 28 November 2024 15:57 Wib
Distan Kobar tingkatkan pengelolaan pupuk bersubsidi
Selasa, 26 November 2024 6:33 Wib
Pemprov Kalteng sosialisasikan Permendagri pedoman pengelolaan aset
Senin, 18 November 2024 18:19 Wib
Pemerintah diminta jaga transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat
Kamis, 14 November 2024 12:12 Wib
Pemkab Murung Raya gelar Bimtek Aplikasi Srikandi untuk tingkatkan efisiensi pengelolaan arsip
Rabu, 6 November 2024 21:01 Wib
Gumas gandeng Kemendagri tingkatkan kapasitas pegawai kelola keuangan daerah
Rabu, 6 November 2024 13:48 Wib
Pemkab Murung Raya gelar FGD penyusunan Ranperda Pengelolaan Sampah
Senin, 4 November 2024 11:35 Wib
Asisten III Setda Barsel lounching kolaborasi pengelolaan sampah
Sabtu, 2 November 2024 15:24 Wib