Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I bidang pemerintahan, hukum dan keuangan DPRD Kalimantan Tengah Ferry Khaidir berharap, rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang saat ini dibahas, harus benar-benar fokus dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pasal-pasal yang berkaitan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di raperda itu juga harus memperhatikan kepentingan daerah dan rakyat, kata Ferry di Palangka Raya, kemarin.
"Jangan sampai karena ingin meningkatkan PAD, raperda itu justru memberatkan dan merugikan daerah dan rakyat Kalteng. Itu yang harus diperhatikan," ucapnya.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng telah membentuk dua panitia khusus (pansus), yang bertugas mempercepat pembahasan tiga raperda. Satu dari tiga raperda itu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menyarankan, sumber PAD lebih dioptimalkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Jika memungkinkan, kata Ferry, pemerintah daerah dapat juga mendepositokan ataupun melakukan investasi jangka pendek, terhadap uang miliki daerah yang belum dipergunakan.
"Dengan catatan, deposito ataupun investasi itu, tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik," ucapnya.
Anggota Tim Pansus Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kalteng itu menyebut, pemerintah daerah memiliki wewenang melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi sosial dan manfaat lainnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengatakan, secara umum hal-hal dimaksud dapat dilakukan penajaman lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan gabungan antara eksekutif dan legislatif yang telah direncanakan dan dijadwalkan.
"Dalam proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mengutamakan prinsip anggaran mengikuti prioritas sekaligus mendukung kinerja pemda," demikian Ferry.
Baca juga: DPRD Kalteng minta sejumlah perda lebih optimal disosialisasikan
Baca juga: Fraksi PKB minta bahasa dan sastra asli Kalteng dilestarikan
Berita Terkait
DPRD Palangka Raya dorong masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah
Rabu, 24 April 2024 7:40 Wib
Kalimantan Tengah jaga ketersediaan arsip tetap autentik
Selasa, 23 April 2024 15:16 Wib
Pusat Informasi Standar semakin optimalkan pengelolaan gambut
Minggu, 21 April 2024 9:33 Wib
Akui cukup rumit, UU terkait pengelolaan lingkungan harus dirancang secara baik
Selasa, 2 April 2024 18:23 Wib
Pemkab Seruyan wujudkan pengelolaan keuangan semakin baik
Minggu, 31 Maret 2024 9:42 Wib
DLH tingkatkan pengelolaan lingkungan melalui Kampung Iklim
Selasa, 19 Maret 2024 15:56 Wib
Pengelolaan dana BOS di Seruyan diingatkan agar transparan
Rabu, 6 Maret 2024 10:16 Wib
Pengelolaan sampah di Palangka Raya didukung 65 unit bank sampah
Jumat, 1 Maret 2024 6:47 Wib