Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana alam pada tahun 2022 ini mencapai hingga Rp250 miliar.
"Anggaran lebih kurang sekitar Rp250 miliar ini berupa Belanja Tidak Terduga (BTT)," kata Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di Palangka Raya, Rabu.
Ia menjelaskan anggaran dalam BTT ini bisa digunakan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun bencana lainnya yang dapat terjadi di Kalteng.
"Sifatnya digunakan untuk penanggulangan bencana, ketika sudah menetapkan status siaga, status tanggap darurat baru bisa digunakan," tuturnya.
Kendati demikian, dia mengakui Kalteng cukup fokus dalam upaya antisipasi bencana karhutla maupun asap yang ditimbulkan.
Belum lama ini pihaknya mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah pusat terkait kesiapsiagaan menghadapi kemarau sekaligus antisipasi karhutla. Kalteng menjadi salah satu dari enam provinsi yang diprioritaskan dalam kegiatan ini.
"Kami rapat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan lainnya," jelasnya.
Edy menegaskan kesiapan Kalteng mengantisipasi terjadinya karhutla, mulai dari jajaran instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Ia menjabarkan, selain anggaran yang tersedia pada BTT, juga ada sekitar Rp53 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan karhutla, berupa Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR).
"Selain kesiapan dari sisi anggaran, Kalteng juga menyiapkan sarana prasarana, personel dan alat pendukung lainnya untuk antisipasi maupun penanggulangan bencana," tegasnya yang pernah menjabat Bupati Pulang Pisau tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk kondisi Kalteng saat ini masih dalam kondisi aman, yakni sempat ditemui beberapa titik panas maupun kejadian kebakaran namun masih bisa diatasi kabupaten.
"Kita juga masih melihat hasil laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sampai saat ini masih terjadi hujan," ucap Edy.
Kalteng pastikan kesiapan anggaran hadapi bencana
Wagub Kalteng Edy Pratowo. (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)
Sifatnya digunakan untuk penanggulangan bencana, ketika sudah menetapkan status siaga, status tanggap darurat baru bisa digunakan
