Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,39 triliun pada tahun anggaran (TA) 2023 untuk mendukung rencana dan program prioritas.
"Masih terdapat rencana prioritas Kemenlu yang membutuhkan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp1,39 triliun," kata Sekretraris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Cecep Herawan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
Cecep Herawan menjelaskan bahwa penambahan anggaran itu untuk digital layanan kekonsuleran, ASEAN creative economy business summit, kampanye trade tourism and invesment, baik untuk kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, maupun Eropa.
Selain itu, dukungan perundingan lintas batas, peningkatan kapasitas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) melalui penguatan dan pengembangan aplikasi safe travel serta dukungan market intelligence.
Cecep mengatakan bahwa pagu indikatif Kemenlu TA 2023 sebesar Rp8,62 triliun atau lebih rendah daripada usulan sebesar Rp10,28 triliun.
Namun, penetapan pagu TA 2023 lebih besar daripada tahun anggaran 2022 sebesar Rp8,04 triliun.
Ia menyampaikan terima kasih karena adanya kenaikan sebesar Rp7,15 persen atau sekitar Rp580 miliar.
Dijelaskan pula bahwa pada anggaran tahun 2023 didistribusikan untuk lima program, yakni dukungan manajemen.
Selain itu, kata Cecep, penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional, perlindungan WNI di luar negeri serta pelayanan publik, peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral, serta diplomasi dan kerja sama internasional.
Dukung program prioritas, Kemenlu usul tambahan anggaran Rp1,39 triliun di 2023
Ilustrasi - Uang (Pixabay)
