Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kesiapan strategi hingga ketersediaan anggaran yang memadai dalam mengantisipasi maupun menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Dalam hal ini Pemprov Kalteng menyiapkan delapan langkah penting dan sebagian besar telah dilaksanakan," kata Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di Palangka Raya, Minggu.
Dia menjabarkan, pertama mulai dari penyediaan anggaran dilakukan melalui APBD Kalteng, baik murni maupun Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), hingga Belanja Tidak Terduga, maupun lainnya.
Adapun kesiapan anggaran, alokasi DBH-DR untuk pengendalian karhutla 2022 sebesar Rp53 miliar, digunakan untuk pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pasca-karhutla oleh satgas melibatkan Masyarakat Peduli Api dan belanja sarana prasarana.
"Pemprov juga mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp250 miliar, yang salah satunya untuk penanganan darurat bencana karhutla jika terjadi," jelasnya.
Dia menjelaskan kesiapan maupun langkah yang telah dilakukan Kalteng ini, sebelumnya juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat dalam Rakorsus Penanggulangan Karhutla 2022 di Jakarta baru-baru ini.
Selanjutnya, kedua, Kalteng juga memastikan kesiapan personel yang terdiri dari berbagai instansi maupun pihak terkait lainnya, yakni sekitar 10.654 orang.
Ketiga, kesiapan peralatan penanganan karhutla, serta keempat yakni aktivasi posko dan pos lapangan satuan tugas pengendali karhutla Kalteng pada 19 lokasi prioritas yang sumber dananya dari DBH DR.
Baca juga: Satgas PMK Kalteng laksanakan Surveilans Zero Case wujudkan zona hijau
"Kelima, pelaksanaan patroli pencegahan dan pemadaman dini karhutla oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan KPH, Manggala Agni, TRC BPBD, didukung TNI dan Polri," terangnya.
Keenam, penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di wilayah Kalteng pada 2022, direncanakan dimulai Agustus 2022, ketujuh, aktivasi posko penanganan darurat bencana karhutla sebagai tindak lanjut dari penetapan status nantinya, hingga yang kedelapan permohonan dukungan helikopter 'water bombing' (pembom air) dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB.
Jika diperlukan operasi pemadaman udara menggunakan helikopter patroli dan helikopter pembom air, perencanaan awal yang pihaknya susun dibutuhkan sebanyak sembilan helikopter pembom air dan dua helikopter patroli.
"Yang akan ditempatkan pada tiga bandara, meliputi Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H. Asan Sampit dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun," terangnya.
Baca juga: Kalteng urutan enam nasional Indeks KIP 2022
Baca juga: Pemprov Kalteng kucurkan Rp8 miliar bangun Auditorium Hindu Kaharingan Center
Baca juga: Kalteng dorong IKM kembangkan tujuan ekspor baru pada negara nontradisional
