Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan sebanyak 68 persen konsumsi LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi dinikmati oleh rumah tangga mampu atau golongan 60 persen masyarakat kaya, yakni 5,07 Metric Ton (MT).
Sementara itu, hanya 32 persen konsumsi LPG 3 kg yang dinikmati masyarakat tidak mampu atau 40 persen golongan rumah tangga terbawah, yaitu sebesar 2,39 juta MT.
"Jadi ini relatif sedikit memang dibanding Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, namun salah sasarannya lebih banyak," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian Terkait Kebijakan Subsidi BBM yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Ia melanjutkan, kondisi tersebut tak berbeda jauh dengan konsumsi pertamax yang mendapatkan subsidi dari PT Pertamina, dimana 86 persen konsumsi Pertamax, yang saat ini tidak sesuai dengan harga keekonomiannya, dinikmati oleh 60 persen masyarakat terkaya di Indonesia atau sebanyak 4,51 juta kiloliter (kl).
Sedangkan kelompok 40 persen masyarakat terbawah hanya mengonsumsi pertamax sebanyak 760 ribu kl atau 14 persen.
Adapun Pertamina menanggung selisih harga keekonomian pertamax sebesar Rp17.300 per liter dengan harga jual eceran sebesar Rp12.500 per liter, yakni Rp4.800 per liter atau 27,7 persen dari harga keekonomiannya.
Dengan demikian, Bendahara Negara tersebut menilai subsidi energi senilai Rp502 triliun yang diberikan dan berpotensi meningkat menjadi Rp698 triliun pada tahun ini justru dinikmati mayoritas oleh kelompok menengah atas.
"Kelompok yang paling miskin justru mendapatkan manfaat sangat kecil dari subsidi ini," tutur Menkeu.
Berita Terkait
Erick Thohir dan Sri Mulyani beri materi di retret kabinet
Sabtu, 26 Oktober 2024 13:50 Wib
Sri Mulyani: Proses pensiun dini PLTU Cirebon masih berlangsung
Sabtu, 7 September 2024 14:09 Wib
Menkeu sebut utang Indonesia relatif terjaga di tengah ketidakpastian dunia
Senin, 2 September 2024 20:05 Wib
Wamen Keuangan Thomas Djiwandono bakal gantikan Sri Mulyani
Rabu, 21 Agustus 2024 18:54 Wib
Menkeu Sri Mulyani anggarkan Rp504,7 triliun untuk perlinsos pada RAPBN 2025
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:05 Wib
RAPBN 2025 alokasikan anggaran dasar Rp143,1 miliar untuk IKN
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:03 Wib
Kemenkeu anggarkan Rp372,3 triliun RAPBN 2025 untuk hukum-hankam
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:00 Wib
Menkeu alokasikan Rp421,7 triliun untuk ketahanan energi di RAPBN 2025
Sabtu, 17 Agustus 2024 11:46 Wib