Pemkab Katingan siap wujudkan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan
Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menyatakan, tema pembangunan tahun 2023 yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.
"Artinya pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023 akan fokus pada program dan kegiatan yang menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Katingan Bermartabat," kata Bupati Katingan, Sakariyas di Kasongan, Kamis.
Menurutnya pelaksanaan tema pembangunan tersebut dilakukan dalam beberapa urusan, di antaranya urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM.
Kemudian urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pilihan, pendukung, pemerintah dan beberapa bidang urusan serta beberapa program pembangunan daerah oleh masing-masing perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemkab Katingan Triwulan IV 2022 di Kasongan.
"Rapat pimpinan TEPRA ini bertujuan untuk melakukan evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan APBD tahun anggaran 2022. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerimaan pendapatan dan lainnya serta persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023," ucapnya.
Baca juga: Bupati Katingan minta pejabat baru perkuat integritas dan profesionalitas
Dia menyampaikan ada dua alasan yang menjadi penyebab pelaksanaan rapat pimpinan TEPRA Triwulan IV 2022 baru dilaksanakan pada pekan pertama Januari 2023, yakni pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan keadaan darurat banjir.
Mengingat dua hal tersebut, orang nomor satu di Bumi Penyang Hinje Simpei ini menegaskan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah 2023 harus dilaksanakan secepatnya dan paling lambat Maret, sehingga pelaksanaan fisik infrastruktur lebih awal untuk menghindari kendala banjir.
Program dan kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan tidak menumpuk di akhir tahun 2023. Sedikit saja ada keterlambatan akan mengakibatkan berkurangnya persentase pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya belanja infrastruktur yang sensitif terhadap waktu.
"Lakukan percepatan penyerapan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," demikian Sakariyas.
Baca juga: Pemkab Katingan upayakan 'Cakupan Kesehatan Semesta' bagi masyarakat
"Artinya pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023 akan fokus pada program dan kegiatan yang menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Katingan Bermartabat," kata Bupati Katingan, Sakariyas di Kasongan, Kamis.
Menurutnya pelaksanaan tema pembangunan tersebut dilakukan dalam beberapa urusan, di antaranya urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM.
Kemudian urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pilihan, pendukung, pemerintah dan beberapa bidang urusan serta beberapa program pembangunan daerah oleh masing-masing perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemkab Katingan Triwulan IV 2022 di Kasongan.
"Rapat pimpinan TEPRA ini bertujuan untuk melakukan evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan APBD tahun anggaran 2022. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerimaan pendapatan dan lainnya serta persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023," ucapnya.
Baca juga: Bupati Katingan minta pejabat baru perkuat integritas dan profesionalitas
Dia menyampaikan ada dua alasan yang menjadi penyebab pelaksanaan rapat pimpinan TEPRA Triwulan IV 2022 baru dilaksanakan pada pekan pertama Januari 2023, yakni pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan keadaan darurat banjir.
Mengingat dua hal tersebut, orang nomor satu di Bumi Penyang Hinje Simpei ini menegaskan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah 2023 harus dilaksanakan secepatnya dan paling lambat Maret, sehingga pelaksanaan fisik infrastruktur lebih awal untuk menghindari kendala banjir.
Program dan kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan tidak menumpuk di akhir tahun 2023. Sedikit saja ada keterlambatan akan mengakibatkan berkurangnya persentase pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya belanja infrastruktur yang sensitif terhadap waktu.
"Lakukan percepatan penyerapan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," demikian Sakariyas.
Baca juga: Pemkab Katingan upayakan 'Cakupan Kesehatan Semesta' bagi masyarakat