Kementerian Sosial (Kemensos) mengutus tim Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan untuk mendampingi kasus penelantaran anak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.
“Kasus anak terlantar memang menjadi salah satu isu yang kami perhatikan dari Kemensos, baik itu penelantaran secara ekonomi seperti tidak diberi makan, tidak dinafkahi, atau ditinggalkan di jalan,” kata Widyaiswara Madya BBPPKS Regional IV Kalimantan, Hasibah Eka Rosnelly di Sampit, Selasa.
Ia menyebutkan, seperti yang terjadi baru-baru ini, seorang anak perempuan berusia kurang lebih tiga tahun di Kotim ditemukan seorang diri di semak belukar dan diduga sengaja ditelantarkan orangtuanya.
Setelah memastikan kabar tersebut, Kemensos pun segera mengutus tim untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang tergolong masih balita itu.
Hasibah menyampaikan, dalam kasus seperti ini banyak hal yang perlu ditangani oleh pihaknya. Mulai dari sisi pengasuhan, kesehatan fisik dan psikis, hingga mencarikan tempat yang aman, nyaman, serta layak bagi anak tersebut.
“Kalau ada trauma kami juga melibatkan psikolog. Karena bagaimana pun pasti anak itu mengalami masalah yang luar biasa hingga menyebabkan trauma dan itu bisa menghambat tumbuh kembangnya,” jelasnya.
Bagi anak yang ditelantarkan dan tidak layak dikembalikan kepada orang tua kandungnya, maka akan dicarikan orang tua pengganti. Namun, jika tidak ada orang tua pengganti, maka pilihan terakhir adalah panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosisal (LKS) Anak.
“Untuk panti atau LKS Anak itu adalah jalan terakhir, karena tidak merepresentasikan keluarga. Untuk keluarga pengganti ini bisa dari keluarga besar anak tersebut, orang sekitar, setelah itu orang yang peduli,” ucap wanita yang juga berprofesi sebagai Psikolog ini.
Hasibah menambahkan, dalam memilih orang tua pengganti tentu tidak sembarangan. Ada beberapa bersyaratan yang harus dipenuhi dan perlu melalui proses pengadilan untuk adopsi.
Terlebih, dengan banyaknya kasus penculikan hingga perdagangan anak, maka Kemensos harus benar-benar selektif dalam memilih orang tua pengganti bagi anak.
“Kami harus selektif, harus ada assessment dulu. Bagaimana dan seperti apa calon orang tua pengganti, harus ada proses pengadilan yang menetapkan boleh atau tidak. Panjang prosesnya, tapi itu perlu karena kami sayang anak,” demikian Hasibah.
Baca juga: Lima guru dan kepsek di Kotim raih penghargaan GTK se-Kalteng
Baca juga: Lima guru dan kepsek di Kotim raih penghargaan GTK se-Kalteng
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kotim Wiyono melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Yunus menyebutkan, hampir setiap tahun ada kasus penelantaran anak di Kotim.
Berdasarkan laporan dari kasus yang telah terjadi, hal ini disebabkan oleh banyak faktor tapi yang paling dominan adalah kasus KDRT dan anak yang tidak diinginkan.
“Kami dari Dinsos tentunya sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Meski tergolong jarang, tapi hampir setiap tahun ada saja kasus penelantaran anak, tapi biasanya itu bayi,” ucapnya.
Setiap ada kasus penelantaran anak Dinsos Kotim bergerak cepat untuk menangani bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau Dinas Kesehatan, hingga membantu mencari orang tua pengganti bagi anak yang terlantar.
Namun, menurutan edukasi dan sosialisasi terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak memang perlu ditingkatkan. Dalam hal ini tentu tidak bisa dibebankan pada Dinsos, tapi perlu peran serta instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.
Baca juga: DPRD Kotim dukung penambahan maskapai penerbangan di Sampit
Baca juga: TransNusa segera ramaikan penerbangan di Sampit
Baca juga: Menjamurnya pusat perbelanjaan gambaran pemulihan ekonomi Kotim
Baca juga: DPRD Kotim dukung penambahan maskapai penerbangan di Sampit
Baca juga: TransNusa segera ramaikan penerbangan di Sampit
Baca juga: Menjamurnya pusat perbelanjaan gambaran pemulihan ekonomi Kotim
