Hasto tanggapi usulan debat berbahasa Inggris

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi tantangan kubu pasangan calon lain yang siap menggunakan Bahasa Inggris saat debat capres-cawapres Pemilu 2024.

"Kita inikan ada Sumpah Pemuda, mereka lupa itu dengan Sumpah Pemuda," kata Hasto di Posko Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jakarta, Rabu.

Hasto menambahkan negara-negara maju memiliki kultur bangsanya masing-masing.

"Jadi, jangan ubah kultur bangsa ini hanya dengan kemudian melupakan jati diri kita. Ingat, bahwa dengan bahasa persatuan kita ini, Indonesia mampu mengikatkan diri di dalam proses komunikasi lahir batin," kata Hasto.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengusulkan sesi khusus debat capres-cawapres Pilpres 2024 dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Menurut Andre, presiden dan wakil presiden terpilih nanti harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami usulkan agar diadakan saja debat dalam Bahasa Inggris," kata Andre dalam unggahan di akun X @andre_rosiade seperti dikutip Rabu.

Terkait debat capres-cawapres Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pelaksanaan debat dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU menyampaikan kepada seluruh tim kampanye masing-masing paslon untuk menghadirkan semua capres-cawapres dalam setiap sesi debat.

Debat capres-cawapres akan dilakukan sebanyak lima kali, yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua digelar pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.

Terakhir, debat kelima pada 4 Februari mengusung tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.