Tamiang Layang (ANTARA) -
Penjabat Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Indra Gunawan, meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lebih memaksimalkan penyerapan anggaran 2024.
“Harapan saya realisasi anggaran 2024 rata-rata bisa mencapai angka 99 persen,” kata Indra Gunawan ketika memimpin rapat persiapan awal 2024 dan realisasi APBD 2023 di Tamiang Layang, Selasa.
Dia menjelaskan, anggaran yang disiapkan yakni untuk pembangunan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Barito Timur. Indra menilai diperlukan perbaikan mulai dari perencanaan anggaran hingga realisasinya.
Indra Gunawan pun memacu semangat para kepala OPD dengan memperlihatkan realisasi anggaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang rata-rata realisasi pada 2023 mencapai 99,9 persen.
Hal ini dilakukan agar seluruh kepala OPD beserta perangkatnya dapat memahami tugas dan melaksanakan untuk bisa mencapai angka di atas 99 persen.
Baca juga: Pemkab Bartim siap bekerjasama kelola aset PT Pertamina
Dalam kesempatan itu, Indra Gunawan juga memperlihatkan lima OPD dengan serapan belanja tertinggi yakni Badan Kesbangpol dengan realisasi 98,55 persen, Kecamatan Karusen Janang dengan realisasi 97,27 persen, Satpol PP 97,16 persen, Dinas Lingkungan Hidup 96,39 persen dan Kecamatan Dusun Tengah dengan realisasi 96,17 persen.
Sedangkan lima OPD dengan serapan anggaran belanja terendah yakni BLUD 56,99 persen, BPKAD dengan 78,89 persen, Sekretariat Daerah sebanyak 86,38 persen, Kecamatan Patangkep Tutui sebanyak 86,38 persen dan Dinas PUPR Perkim sebanyak 89,12 persen.
Indra juga menyoroti terkait Pendapatan Asli Daerah yang harusnya bisa dioptimalkan pada 2024. Disebutkan Indra, realisasi PAD yang ditargetkan dari Rp200 miliar pada APBD murni 2023 dan menjadi Rp77 miliar pada APBD Perubahan 2023 hanya bisa direalisasikan lebih kurang Rp50 miliar.
Untuk mengatasi kebocoran PAD, Indra pun menegaskan sudah menggandeng Bank Mandiri dengan sistem QRIS atau barcode atau pembayaran online sehingga dana retribusi maupun pajak yang dihimpun dalam PAD langsung masuk ke kas daerah.
Baca juga: Polres Bartim perkuat pengawasan 20 TPS rawan
Baca juga: Kadis Kesehatan Bartim sebut pencegahan DBD perlu kepedulian semua pihak
Baca juga: Sekda Bartim prihatin ada ASN belum masuk kerja usai cuti bersama
