Koalisi Anies-Ganjar bentuk sinyal perlawanan
Padang (ANTARA) - Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi menilai wacana pembentukan koalisi kubu Anies-Muhaimin dengan Ganjar-Mahfud MD merupakan bentuk sinyal perlawanan sekaligus langkah untuk mengantisipasi terjadinya potensi kecurangan pemilu.
"Dalam tanda kutip ya, ini sikap perlawanan dari pasangan calon 01 dan 02 terhadap pihak yang menjanjikan netralitas namun tidak seperti yang diharapkan," kata pakar politik dari Unand Prof Asrinaldi di Padang, Selasa.
Menurut penulis buku berjudul "Politik Masyarakat Miskin Kota" tersebut, baik kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 01 maupun 03 sedang menunjukkan indikasi kekecewaan terhadap petinggi negara terkait netralitas.
Dengan membentuk poros koalisi, kedua kubu dinilai sedang menyatukan kekuatan politik untuk mengawal Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
"Jadi, saya pikir ini adalah bentuk perlawanan dan harus disadari oleh kelompok 02," kata Prof Asrinaldi.
Asrinaldi menyakini apabila koalisi tersebut terbentuk, maka kubu 02 akan kesulitan memenangi pesta demokrasi lima tahunan jika Pemilihan Presiden (Pilpres) berlangsung dua putaran.
Selain bentuk perlawanan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand tersebut menilai langkah koalisi itu juga merupakan respons balik dari PDI-P yang merasa dikecewakan Jokowi.
Pembentukan koalisi tersebut juga sejalan dengan gagasan perubahan yang selama ini terus digaungkan oleh pasangan Anies-Muhaimin. Mengenai adanya pihak yang meragukan koalisi itu, Asrinaldi berpandangan hal itu hanya menyangkut pembicaraan kepentingan politik saja.
"Dalam politik apa yang tidak mungkin? Sepanjang kepentingannya sama maka hal itu bisa saja terwujud," ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengakui bahwa kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu nomor urut 3 Ganjar-Mahfud telah menjalin komunikasi secara formal dan informal.
Meski begitu, keputusan untuk melebur antara Anies dan Ganjar akan dipikirkan setelah hari pemungutan suara Pilpres 2024, yakni 14 Februari 2024. Sebab, menurut Puan, membangun sebuah bangsa harus dilakukan secara bergotong-royong.
"Dalam tanda kutip ya, ini sikap perlawanan dari pasangan calon 01 dan 02 terhadap pihak yang menjanjikan netralitas namun tidak seperti yang diharapkan," kata pakar politik dari Unand Prof Asrinaldi di Padang, Selasa.
Menurut penulis buku berjudul "Politik Masyarakat Miskin Kota" tersebut, baik kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 01 maupun 03 sedang menunjukkan indikasi kekecewaan terhadap petinggi negara terkait netralitas.
Dengan membentuk poros koalisi, kedua kubu dinilai sedang menyatukan kekuatan politik untuk mengawal Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
"Jadi, saya pikir ini adalah bentuk perlawanan dan harus disadari oleh kelompok 02," kata Prof Asrinaldi.
Asrinaldi menyakini apabila koalisi tersebut terbentuk, maka kubu 02 akan kesulitan memenangi pesta demokrasi lima tahunan jika Pemilihan Presiden (Pilpres) berlangsung dua putaran.
Selain bentuk perlawanan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand tersebut menilai langkah koalisi itu juga merupakan respons balik dari PDI-P yang merasa dikecewakan Jokowi.
Pembentukan koalisi tersebut juga sejalan dengan gagasan perubahan yang selama ini terus digaungkan oleh pasangan Anies-Muhaimin. Mengenai adanya pihak yang meragukan koalisi itu, Asrinaldi berpandangan hal itu hanya menyangkut pembicaraan kepentingan politik saja.
"Dalam politik apa yang tidak mungkin? Sepanjang kepentingannya sama maka hal itu bisa saja terwujud," ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengakui bahwa kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu nomor urut 3 Ganjar-Mahfud telah menjalin komunikasi secara formal dan informal.
Meski begitu, keputusan untuk melebur antara Anies dan Ganjar akan dipikirkan setelah hari pemungutan suara Pilpres 2024, yakni 14 Februari 2024. Sebab, menurut Puan, membangun sebuah bangsa harus dilakukan secara bergotong-royong.