Sampit (ANTARA) - Wacana pembangunan rumah sakit swasta di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tak kunjung terealisasi, Bupati setempat Halikinnor menyebut hal tersebut dikarenakan pihak investor belum mendapat lahan yang representatif.
"Sampai sekarang saya belum menerima kabar lebih lanjut dari pihak investor, tapi informasinya mereka belum mendapat lahan yang representatif," kata Halikinnor di Sampit, Rabu
Diketahui, pada tahun 2021 lalu Halikinnor pernah menyampaikan bahwa ada dua investor yang menemuinya dengan maksud ingin membangun rumah sakit swasta di Kotim, khususnya Kota Sampit. Satu investor dari Surabaya dan satu lagi dari Yogyakarta. Hal ini pun disambut baik olehnya, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kotim.
Terlebih pelayanan kesehatan di Kotim tidak hanya dimanfaatkan oleh penduduk setempat, tapi juga dari kabupaten tetangga, contohnya Kabupaten Seruyan, Katingan, dan Sukamara. Sebab, RSUD dr Murjani sebagai rumah sakit utama di Bumi Habaring Hurung ini, cukup kewalahan untuk menangani semua itu.
"Saya memang menghendaki ada rumah sakit swasta supaya kalau RSUD penuh, masyarakat masih ada pilihan alternatif rumah sakit," ujar Halikinnor.
Bupati Kotim itu pun mengambil contoh kondisi ketika wabah COVID-19 merebak, RSUD dr. Murjani tidak mampu menampung semua pasien, meski dari sisi petugasnya masih memadai tapi ruangannya tidak cukup.
Kala itu, ada dua rumah dinas anggota dewan yang tidak terpakai dialihfungsikan sementara untuk lokasi isolasi pasien COVID-19.
Di samping itu, dengan adanya rumah sakit swasta ia yakin kualitas pelayanan kesehatan juga akan lebih baik, karena dengan hadirnya kompetitor otomatis akan tercipta persaingan, sehingga masing-masing rumah sakit berlomba untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun, setelah lebih dari dua tahun berlalu belum ada perkembangan signifikan terkait wacana tersebut.
Baca juga: ASN Kotim ucapkan ikrar dan tandatangani pakta integritas netralitas
Halikinnor mengaku, pemerintah daerah juga telah berupaya mendorong segera dibangunnya rumah sakit swasta dengan memberikan kemudahan perizinan bagi investor. Akan tetapi, tentunya pihak investor juga memiliki berbagai pertimbangan lainnya, salah satunya terkait lahan.
"Ada tanah di sekitar Jalan Lingkar Selatan yang dilirik investor, tetapi karena kondisi jalan di sana belum mulus mereka masih ragu, jadi mereka masih menunda itu," bebernya.
Ia menambahkan, terkait Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Mohammad Hatta merupakan kewenangan provinsi. Pemkab Kotim sudah beberapa kali mencoba mengusulkan ke Pemprov Kalteng untuk perbaikan jalan itu, tapi keputusan ada di pimpinan, dalam hal ini Gubernur.
Baca juga: Sikapi keresahan warga, Polres Kotim amankan penjual elpiji ilegal
Baca juga: Pemkab Kotim jajaki Pulau Hanibung jadi taman satwa
Baca juga: Pemkab Kotim berkomitmen tindak lanjuti rekomendasi BPK
