Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah menyatakan, kinerja APBN tahun anggaran 2023 untuk provinsi setempat dalam kondisi yang solid serta kredibel.
"Secara kumulatif, kinerja Pendapatan APBN di lingkup Kalteng tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.665,3 miliar atau 18,9 persen (yoy)," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Perwakilan Kalimantan Tengah Hari Utomo di Sampit, Senin.
Kondisi tersebut di dipicu Pajak Dalam Negeri yang tumbuh hingga Rp1.866,3 miliar atau 24,9 persen (yoy), di antaranya kenaikan terbesar disumbang oleh PBB yang naik sebesar Rp729,9 miliar atau 74,5 persen (yoy) dan PPh (Non Migas) naik sebesar Rp632,4 miliar atau 16,4 persen (yoy).
Penerimaan PBB tumbuh positif sebesar 74,5 persen (yoy) dikarenakan beberapa SPPT PBB yang diterbitkan pada 2023, telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak.
Di sisi lain penerimaan Pajak Lainnya meningkat Rp22,1 miliar atau 52,7 persen (yoy), Pajak Perdagangan Internasional mengalami kontraksi sebesar Rp606,5 miliar yang 98,5 persen berasal dari kontraksi realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp605,7 miliar disebabkan penurunan volume ekspor dan harga komoditas CPO dan turunannya.
Kemudian penerimaan Cukai relatif stabil karena Kalteng bukan merupakan wilayah produsen komoditas kena cukai dan capaian tersebut hanya merupakan hasil Denda Administrasi Cukai.
"PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp406,6 miliar atau 87,1 persen (yoy). PNBP Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp295,3 miliar atau 72,3 persen (yoy)," terangnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng akan berangkatkan umrah ratusan warga
Baca juga: Pemprov Kalteng akan berangkatkan umrah ratusan warga
Sementara itu penerimaan PNBP terkait dengan Pengelolaan Kekayaan Negara, terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang mencapai Rp18,3 miliar atau 146,8 persen.
Lebih lanjut Hari menyampaikan, kinerja Belanja APBN sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp34.224,7 miliar atau 98,8 persen atau tumbuh 34,2 persen (yoy).
Kinerja tersebut terdiri dari Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) sebesar Rp6.453,4 miliar atau 96,1 persen dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp27.771,3 miliar atau 99,6 persen yang didorong oleh peningkatan alokasi TKD sebesar Rp7.773,7 miliar atau 38,6 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp6.453,4 miliar atau 96,1 persen, atau naik sebesar 2,6 persen (yoy). Kenaikan tersebut didorong kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp28,8 miliar atau 1,3 persen (yoy) dan Belanja Barang sebesar Rp205,7 miliar atau 9,3 persen (yoy).
"APBN 2023 terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta memberikan afirmasi kepada para kelompok paling rentan," jelasnya.
Disampaikannya, gejolak yang muncul akibat sejumlah dinamika perekonomian, volatilitas harga komoditas maupun agenda pembangunan, berhasil diatasi melalui APBN yang berfungsi sebagai shock absorber, seperti melindungi daya beli, stabilitas ekonomi, mendukung perioritas pembangunan, maupun fiscal sustainability.
Kemudian, isu belanja K/L di sepanjang 2023 di antaranya yakni kendala yang bersifat tahunan berupa kendala administrasi penetapan atau pergantian pejabat pengelola keuangan, maupun keterlambatan juknis oleh K/L teknis.
Selain itu adaptasi satker K/L yang kurang cepat terhadap proses Automatic Adjustment (AA) atau penyesuaian pagu secara otomatis dan terpusat sehingga memperngaruhi pelaksanaan kegiatan, hingga masih terdapat penumpukan kegiatan yang dilakukan pada triwulan keempat sehingga menunda terwujudnya output dan manfaat belanja pemerintah.
Baca juga: Gubernur Kalteng luncurkan Tabungan Beasiswa Berkah, upaya peningkatan kualitas SDM
Baca juga: Gubernur Kalteng bagikan paket sembako gratis di Kotim
Baca juga: Iluni UPR dukung optimalisasi lahan pertanian, wujudkan swasembada pangan nasional
Baca juga: Gubernur Kalteng luncurkan Tabungan Beasiswa Berkah, upaya peningkatan kualitas SDM
Baca juga: Gubernur Kalteng bagikan paket sembako gratis di Kotim
Baca juga: Iluni UPR dukung optimalisasi lahan pertanian, wujudkan swasembada pangan nasional
