Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan, salah satu program dari Asta Cita Presiden RI yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelaksanaannya di provinsi setempat telah berhasil menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 1.856 petugas.
"Program MBG di Kalimantan Tengah data per 10 November 2025, sebanyak 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.856 petugas dan menggerakkan 233 supplier," terang Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan di Palangka Raya, Kamis.
Sebanyak 58 SPPG aktif tersebut telah melayani hingga 154.417 Penerima Manfaat pada 1.372 Kelompok, terdiri dari balita, bumil/busui, siswa dari PAUD hingga SMA serta Santri, SLB, maupun PKBM.
Pelaksanaan MBG ini merupakan salah satu implementasi dari kinerja Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kalimantan Tengah.
Lebih lanjut Herry menyampaikan, per 31 Oktober 2025 kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah mencapai Rp24.897,28 miliar atau 73,28 persen dari pagu, tumbuh Rp662,16 miliar atau 2,73 persen (yoy) meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.242,64 miliar, telah terealisasi Rp5.147,07 miliar atau 55,69 persen terkontraksi Rp185,28 miliar atau -3,47 persen (yoy).
"Kondisi ini disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025," terangnya.
Baca juga: Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalteng per 31 Oktober capai 81,29 persen
Lebih lanjut dia memaparkan, selain MBG, Belanja K/L sebagian juga digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat melalui beberapa program lainnya, yakni Belanja Pendidikan sebesar Rp178,44 miliar atau 44,95 persen dari pagu.
Sebagian besar untuk siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp32,77 miliar, serta peningkatan sarana prasarana serta mutu pendidikan pada sekolah dan perguruan tinggi keagamaan sebesar Rp84,27 miliar.
Kemudian Belanja Kesehatan Rp27,06 miliar atau 42,06 persen dari pagu yang sebagian besar untuk laboratorium dan alat laboratorium pengujian obat serta makanan sebesar Rp5,75 miliar, hingga pembinaan Pendidikan Tinggi Poltekes Kemenkes sebesar Rp10,79 miliar.
"Terakhir adalah Belanja Infrastruktur mencapai Rp1,68 triliun atau 71,59 persen dari pagu yang sebagian besar untuk SID optimalisasi lahan dan cetak sawah sebesar Rp798,15 miliar," jelasnya.
Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Oktober 2025 mencapai Rp19.750,21 miliar, tumbuh Rp847,44 miliar atau 4,48 persen (yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp1.850,78 miliar atau 28,86 persen (yoy).
Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta perlinsos dari Dana Desa berupa BLT, bantuan pangan, pengentasan stunting, bantuan padat karya, dan adaptasi perubahan iklim.
Baca juga: OJK-BPS Kalteng gelar survei, sejalan dengan RPJPN 2025-2045
Baca juga: OJK: Asuransi pertanian bentuk perlindungan nyata bagi petani di Kalteng
Baca juga: Pemprov Kalteng kawal stabilitas harga dan ketersediaan bapok jelang Nataru
Baca juga: Capaian Keterbukaan Informasi Publik di Kalteng semakin baik
