Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah mencatat ketimpangan gender di provinsi setempat selama enam tahun terakhir masih perlu adanya perbaikan.
Sejak tahun 2018 hingga 2023 indeks ketimpangan gender (IKG) di provinsi ini sebenarnya mengalami pengurangan sekitar 0,024 poin atau rata-rata 0,005 poin per tahun, kata Kepala BPS Kalteng Eko Marsoro di Palangka Raya, kemarin.
"Tetapi, pada tahun 2023 terjadi peningkatan ketimpangan gender di Kalteng akibat dipengaruhi oleh dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan," ucapnya.
Peningkatan ketimpangan itu terlihat dari, lanjut dia, Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan
(MTF) tahun 2023 naik 0,054 poin dibandingkan tahun 2022.
"Persentase anggota legislatif perempuan di provinsi ini pun mengalami penurunan 4,44 poin dibandingkan tahun 2022," beber Eko Marsodo.
Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2023 hingga awal tahun 2024, ada sekitar 37,69 persen perempuan usia 15–49 tahun di Kalteng yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Di mana 32,74 persen perempuan di Kalteng melahirkan di rumah, dan 4,95 persen di Polindes ataupun Poskesde.
Adapun Kabupaten/Kota tertinggi perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan yakni, Gunung Mas yang mencapai 75,32 persen, diikuti Murung Raya sekitar 61,30 persen, Seruyan 59,21 persen, Kapuas 51,11 persen, Barito Utara 41,78 persen, Barito Selatan 34,76 persen, Katingan 34,74 persen, Lamandau 33,93 persen, Kotawaringin Barat 23,74 persen, Barito Timur 21,74 persen, Pulang Pisau 19,80 persen, Sukamara 18,35 persen, Kotawaringin Timur 16,03 persen, dan Kota Palangka Raya 11,67 persen.
"Tetapi perlu dibedakan antara melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan dengan tidak ditangani tenaga medis ya. Melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan itu maksudnya di rumah dan Polindes ataupun Poskesde, dan tetap ditangani oleh tenaga medis," kata Eko Marsoro.
Baca juga: Penduduk usia kerja di Kalteng naik 17,63 ribu orang
Sementara untuk dimensi pemberdayaan, pada tahun 2023 jumlah anggota parlemen perempuan di Kalteng sekitar 28,89 persen atau turun 4,44 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 33,33 persen. Sebaliknya, jumlah anggota parlemen laki-laki mengalami peningkatan menjadi 71,11 persen.
Kondisi ini menyiratkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi kurang setara dibandingkan sebelumnya.
"Itulah kenapa BPS memberikan penilaian bahwa indeks ketimpangan gender di Kalteng perlu dilakukan perbaikan," demikian Eko Marsoro.
Baca juga: Ekonomi Kalteng triwulan I-2024 tumbuh 5,01 persen
Baca juga: Ekspor Kalteng selama Februari 2024 mencapai US$ 416,68 juta
Baca juga: BPS Barito Utara lakukan pendataan Potensi Desa 2024
