Maju Pilkada DKI, Pramono Anung siap mundur demi kontestasi

id Pramono Anung ,Rano Karno,Kalteng,Pilkada Jakarta

Maju Pilkada DKI, Pramono Anung siap mundur demi kontestasi

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kedua kanan) dan Rano Karno (ketiga kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers usai mendaftar sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). ANTARA FOTO/Fauzan/tom/am.

Jakarta (ANTARA) - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet jika diperlukan demi mengikuti kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Kalau saatnya diperlukan untuk mundur bagi saya ringan-ringan saja. Mundur-mundur saja, bukan hal yang terlalu serius," ujar Pramono usai mendaftar ke KPU DKI Jakarta di Jakarta, Rabu.

Hal itu mengingat adanya aturan bahwa TNI, Polri dan ASN harus mundur jika ikut Pilkada sesuai Pasal 7 Ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dia juga mengatakan siap turun ke lapangan di luar jam kantor demi maju kontestasi di Pilkada DKI. "Saya akan menggunakan waktu saya untuk turun ke lapangan di luar jam kantor," katanya.
 
Sekretaris Kabinet itu akan terus bekerja secara profesional yang telah menjadi kekuatannya selama ini.
 
Dia menegaskan akan serius berkontribusi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah terutama Presiden dan Wakil Presiden. "Boleh ditanyakan kepada para menteri apa yang saya lakukan pasti diapresiasi," ujarnya.

Pramono Anung dan Rano Karno pada Rabu sekitar pukul 11.00 WIB tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk mendaftarkan pencalonannya di Pilkada 2024.
 
Pramono-Rano menjadi pasangan Bacagub-Bacawagub pertama yang mendaftar di KPU DKI Jakarta.
 
Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung harus mengajukan cuti setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
 
"Pada saat seorang menteri kabinet didaftarkan oleh partai atau gabungan partai pengusul maka beliau harus cuti di luar tanggungan negara," kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
 
Hal yang sama juga harus dilakukan Pramono Anung saat dirinya akan melakukan kampanye.