Palangka Raya (ANTARA) -
Anggota DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Noorkhalis Ridha meminta pemerintah kota menangkal peredaran hoaks selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Digitalisasi membuat informasi dapat menyebar begitu cepat, baik itu informasi positif dan negatif. Bila tak disaring, penyebaran informasi negatif dapat memecah belah persatuan bangsa,” katanya di Palangka Raya, Sabtu.
Dirinya menjelaskan, saat ini di media sosial suatu informasi dapat dengan cepat beredar dan masyarakat dengan mudah mempercayai hal tersebut. Padahal segala informasi maupun isu yang beredar tersebut, belum tentu benar dan terkadang kerap sengaja diolah oleh oknum tertentu hanya untuk membuat kegaduhan.
"Ini yang harus ditangkal oleh pemerintah melalui Kominfo. Terlebih masyarakat saat ini sangat dekat dengan gadget (gawai) yang membuat masyarakat sangat bergantungan dengan teknologi," ucapnya.
Noorkhalis menekankan, pemerintah dapat melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak media sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: DPRD Palangka Raya siapkan pembentukan AKD
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat membuka kesadaran terkait pentingnya menyaring berbagai informasi dan isu yang sedang beredar di media sosial.
"Media sosial ini juga salah satu wadah yang sangat memiliki dampak positif apabila digunakannya dengan tepat. Tetapi kalau kita kurang literasi dan sebagainya, tentu akan menjadi senjata pembunuh bagi kita," ujarnya.
Untuk itu politisi PAN ini juga meminta kepada seluruh masyarakat agar dapat menyaring segala informasi yang beredar, jangan sampai termakan isu tidak benar atau hoaks.
Terlebih saat ini tengah berlangsung tahapan Pilkada 2024, yang dinilai merupakan suatu pesta demokrasi, sehingga masyarakat harus melaksanakan dengan penuh sukacita, karena pilkada ini memilih pemimpin untuk lima tahun mendatang.
“Jangan ada lagi sentimen di dalamnya. Ayo kita sama-sama melihat kontestasi itu, sebagai ajang untuk mencari yang terbaik. Kita lihat visi-visi program kerjanya,” demikian Noorkhalis.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta pertahankan keterbukaan publik
Baca juga: Cegah kenakalan, organisasi kemahasiswaan dan ekstrakurikuler harus lebih digiatkan
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta Porprov jadi barometer peningkatan kualitas olahraga
