Penjabat Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, menegaskan bahwa korupsi adalah masalah besar yang dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme telah merambah ke berbagai sektor, baik pemerintahan maupun korporasi/swasta.
“Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah dan strategi untuk mendorong pencegahan korupsi ini,” ujar Rendy Lesmana, Kamis (5/12).
Rendy menjelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukamara. Langkah ini merupakan komitmen Pemkab Sukamara dalam memberantas korupsi dan mencegahnya di masa depan.
“Tingginya pengawasan publik atas kinerja pemerintah di era keterbukaan informasi ini memberi tekanan bagi pemerintah untuk mampu menghasilkan program dan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Meskipun Pemerintah Sukamara berhasil meraih capaian nilai MCP (Monitoring Control Program) 90,47 pada tahun 2023, Rendy menekankan bahwa pencapaian ini tidak boleh hanya sebatas administrasi. Nilai tersebut harus menjadi motivasi untuk terus membangun sistem pencegahan korupsi yang kuat di Kabupaten Sukamara.
“Perlunya tindakan nyata dengan penuh kesungguhan untuk tidak melakukan praktik korupsi adalah substansi yang paling penting,” tambahnya.
Menurut Rendy, tekanan tinggi terhadap pemerintah untuk memastikan sistem pengendalian yang efektif sangat diperlukan agar tujuan pembangunan tercapai melalui perencanaan dan pelaksanaan yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan publik tanpa adanya praktik korupsi.
Pemkab Sukamara, melalui upaya pencegahan yang terus diperkuat, berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.
