Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan mengakui bahwa pihaknya bersama tim pemerintah kota, tengah berupaya mempercepat penyelesaian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
"Kami bersama pemerintah saat ini terus berupaya agar ini bisa segera selesai. Proses penyusunan anggaran tersebut kini memasuki tahap finalisasi dan diharapkan selesai sebelum akhir November 2024," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia pun memastikan pembahasan anggaran telah berjalan intensif di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya dan sudah hampir mencapai titik akhir. Di mana total anggaran yang direncanakan mencapai Rp1,4 triliun, dengan adanya kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun besaran kenaikan persentasinya masih menunggu finalisasi dalam beberapa hari ke depan.
"Kami telah menggelar beberapa kali rapat dan kini memasuki tahap sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Target kami, APBD murni ini rampung sebelum tanggal 30 November," ucapnya.
Hatir juga mengungkapkan, sebelumnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah disahkan pada bulan Agustus 2024 oleh DPRD. KUA-PPAS ini menjadi dasar bagi DPRD dan pemerintah dalam penyusunan APBD dengan mengedepankan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"APBD murni 2025 ini akan mencakup berbagai aspek penting, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang diharapkan mampu mendorong pembangunan di semua sektor," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta segera hilangkan stigma Puntun sebagai Kampung Narkoba
Meski begitu, politisi partai Demokrat ini mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti, apakah program pemerintah pusat yang menyasar kepada pemerintah daerah akan menggunakan dana APBD murni 2025. Hal ini dinilai perlu adanya koordinasi lebih lanjut, agar anggaran yang telah ditentukan untuk program-program daerah dapat dikaji kembali untuk mendanai program pemerintah pusat.
"Nanti kemungkinan ada, tetapi sampai hari ini tadi belum ada. Untuk program pemerintah pusat kemungkinan ada yang disalurkan melalui APBD atau bahkan melalui APBN langsung," demikian Hatir.
Baca juga: Pengawasan jajanan sekolah di Palangka Raya cegah keracunan massal
Baca juga: Disdik Palangka Raya minta orang tua pantau pergaulan anak di luar sekolah
Baca juga: Pemkot Palangka Raya raih Anugerah Pasar Tertib Ukur 2024
