Kotim cadangkan anggaran makanan bergizi gratis hingga Rp12 miliar
Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mencadangkan anggaran Rp10 miliar hingga Rp12 miliar untuk mendukung program makanan bergizi gratis (MBG).
“Dalam rangka penganggaran untuk program makanan bergizi gratis, kami sudah mencadangkan sekitar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar atau sekitar 2 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol di Sampit, Kamis.
Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan angka stunting melalui perbaikan gizi anak.
Fokus awal dari program MBG ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, seperti balita atau anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.
Sanggul yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) ini menyampaikan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi atau petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan program MBG di Kotim.
Baca juga: BMKG Kotim wanti-wanti potensi hujan saat distribusi logistik pilkada
Kendati demikian, pihaknya memutuskan untuk tetap mencadangkan anggaran untuk program tersebut pada penyusunan APBD 2025 sebagai dukungan terhadap program nasional.
“Kami mencadangkan anggaran ini untuk mendukung program yang diusung oleh Presiden, jadi kita harus support, apalagi ini demi anak-anak kita agar bisa mendapat makanan yang bergizi,” ucapnya.
Dalam penerapan program ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Maka dari itu, Sanggul menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kodim 1015/Sampit tentang rencana penerapan program MBG di Kotim.
Sejauh ini ada beberapa hal yang telah didiskusikan bersama antara Pemkab Kotim dan Kodim 1015/Sampit, seperti memilih tempat-tempat dan dapur-dapur untuk penyediaan makanan untuk program MBG.
Kemudian, mengumpulkan data semua jumlah murid di satuan pendidikan di Kotim, baik itu sekolah negeri maupun swasta, mulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Jadi tempat mana yang kita gunakan hingga jumlah muridnya kita koordinasi dengan TNI. Dengan kerjasama yang berjalan dengan baik, kami berharap penerapan program MBG di Kotim bisa sukses,” demikian Sanggul.
Baca juga: Pemkab-DPRD Kotim sepakati APBD 2025 sebesar Rp2,3 triliun
Baca juga: Forum Puspa Kalteng sosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak dan dampak 'bullying'
Baca juga: SMPN 1 Sampit jadi contoh penerapan komunitas belajar
“Dalam rangka penganggaran untuk program makanan bergizi gratis, kami sudah mencadangkan sekitar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar atau sekitar 2 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol di Sampit, Kamis.
Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan angka stunting melalui perbaikan gizi anak.
Fokus awal dari program MBG ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, seperti balita atau anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.
Sanggul yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) ini menyampaikan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi atau petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan program MBG di Kotim.
Baca juga: BMKG Kotim wanti-wanti potensi hujan saat distribusi logistik pilkada
Kendati demikian, pihaknya memutuskan untuk tetap mencadangkan anggaran untuk program tersebut pada penyusunan APBD 2025 sebagai dukungan terhadap program nasional.
“Kami mencadangkan anggaran ini untuk mendukung program yang diusung oleh Presiden, jadi kita harus support, apalagi ini demi anak-anak kita agar bisa mendapat makanan yang bergizi,” ucapnya.
Dalam penerapan program ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Maka dari itu, Sanggul menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kodim 1015/Sampit tentang rencana penerapan program MBG di Kotim.
Sejauh ini ada beberapa hal yang telah didiskusikan bersama antara Pemkab Kotim dan Kodim 1015/Sampit, seperti memilih tempat-tempat dan dapur-dapur untuk penyediaan makanan untuk program MBG.
Kemudian, mengumpulkan data semua jumlah murid di satuan pendidikan di Kotim, baik itu sekolah negeri maupun swasta, mulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Jadi tempat mana yang kita gunakan hingga jumlah muridnya kita koordinasi dengan TNI. Dengan kerjasama yang berjalan dengan baik, kami berharap penerapan program MBG di Kotim bisa sukses,” demikian Sanggul.
Baca juga: Pemkab-DPRD Kotim sepakati APBD 2025 sebesar Rp2,3 triliun
Baca juga: Forum Puspa Kalteng sosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak dan dampak 'bullying'
Baca juga: SMPN 1 Sampit jadi contoh penerapan komunitas belajar