Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk menyaksikan film "Nyanyian Sunyi Dalam Rantang" atau "NSDR" yang menyorot kasus korupsi dan kegagalan penegakan hukum di Indonesia.
"Cerita di film tadi betul-betul realistis dengan kondisi yang ada dan menggambarkan bahwa korupsi atau gratifikasi yang dilakukan oleh elite dampaknya itu besar buat warga pada umumnya," kata Bima saat menghadiri penayangan khusus film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin.
Dia menambahkan, "Yang harus nonton film ini adalah bupati, wali kota, para pejabatnya harus nonton film ini biar tahu bahwa dampaknya seperti itu".
Film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" merupakan proyek yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama Sutradara Garin Nugroho untuk merayakan Hari Antikorupsi se-dunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.
Selain merayakan Hari Antikorupsi se-dunia, perilisan film tersebut diharapkan dapat menjadi media alternatif untuk menyuarakan pentingnya mencegah korupsi sistemik dari hulu ke hilir. Dengan begitu, tidak hanya masyarakat yang teredukasi melalui film tersebut, tetapi juga pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
"Ini kan sindiran buat Stranas (PK), sindiran buat kita semua yang ada di sini, yang tersindir itu banyak," kata Bima.
Bima menuturkan bahwa film "Nyanyian Sunyi Dalam Rantang" dapat menjadi media edukasi sekaligus kajian untuk mengawal sejumlah kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.
"Ini kan kisah nyata, jadi membangkitkan 'public curiousity' dan target yang diharapkan dalam film ini merupakan edukasi di bidang law and forcement," kata Bima.
Dia melanjutkan, "Saya akan diskusikan dengan teman-teman di Kemendagri sejauh mana film ini bisa disaksikan oleh pejabat-pejabat daerah".
Ke depannya, Stranas PK akan menyebarluaskan film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia melalui berbagai inisiatif. Dengan begitu, diharapkan Indonesia akan menjadi negara bebas korupsi di masa yang akan datang.
