Muara Teweh (ANTARA) - Anggota DPRD Barito Utara,Kalimantan Tengah, Asran menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu adalah kebutuhan mendesak.
“Kita tidak merasa rugi untuk mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu. Para tenaga honorer ini sudah membuktikan kemampuan mereka. Meskipun kita memahami keterbatasan anggaran Pemda, ini bisa diatur,” ujar kata Asran di Muara Teweh, Senin.
Menurutnya, banyak tenaga honorer yang saat ini berkontribusi besar di berbagai dinas, terutama dalam bidang administrasi, perencanaan, dan penguasaan teknologi, termasuk komputer.
Dia menyarankan agar pemerintah daerah menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK.
Ia juga meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) benar-benar mendata secara akurat tenaga honorer yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Kami berharap tidak ada satupun tenaga honorer yang tertinggal dalam pengusulan ini. Kami sangat setuju jika teman-teman honorer diusulkan menjadi PPPK penuh waktu,” tegasnya.
RDP dengan tenaga honor menjadi bentuk dukungan DPRD Barito Utara terhadap tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung operasional di berbagai instansi pemerintah.
“Harapannya, langkah konkret segera diambil untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, sekaligus memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Asran.
