Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyiapkan program transmigrasi lokal bagi warga yang tempat tinggalnya sudah tidak memungkinkan untuk dihuni kembali akibat dampak banjir.
“Langkah ini bukan hanya untuk penanggulangan sementara, tetapi juga demi memberikan jaminan kehidupan yang lebih layak dan aman bagi masyarakat kedepannya,” kata Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, di Kuala Kapuas, Kamis.
Hal itu disampaikan oleh orang nomor satu di kabupaten setempat, setelah memimpin rapat penting terkait penentuan lokasi rencana transmigrasi lokal bagi warga yang terdampak banjir, bertempat di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas.
Bupati Wiyatno menegaskan, pemerintah daerah serius dalam menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menyiapkan program transmigrasi lokal bagi warga yang terdampak banjir.
Baca juga: Bupati pastikan pemkab dukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat di Kapuas
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalteng ini menjelaskan, bahwa untuk penentuan lokasi transmigrasi lokal akan mempertimbangkan aspek kelayakan tanah, aksesibilitas serta kesiapan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah akan melibatkan berbagai pihak dalam proses identifikasi dan verifikasi lahan yang tersedia.
“Nanti kita bagi dalam empat, Mantangai tersendiri sedangkan yang digabung Timpah, Kapuas Tengah dan Pasak Telawang satu klaster. Kemudian Kapuas Hulu, Mandau Telawang satu klaster. Tetapi harus memiliki tanah yang subur, air bersih yang cukup sehingga kelayakan hidup bagi masyarakat terjamin,” katanya.
Melalui rapat ini, diharapkan akan segera ditetapkan lokasi-lokasi strategis yang clear and clean untuk dijadikan tempat relokasi. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap warga yang direlokasi agar mereka dapat segera beradaptasi dan membangun kehidupan baru yang lebih baik.
Selain itu, Pemkab Kapuas akan segera membentuk tim agar melakukan verifikasi di lapangan, sehingga data yang nantinya bisa menjadi bahan rapat berikut untuk pembuatan roadmap. Sehingga dokumen yang sudah dibuat bisa menjadi bahan untuk dibawa ke kementerian.
Baca juga: DPMD Kapuas diminta terus tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa
Baca juga: Ratusan calon haji di Kapuas jalani vaksinasi
Baca juga: DPRD Kapuas susun rekomendasi terhadap LKPj kepala daerah
