Bupati Kotim rencanakan kaji tiru ke Singkawang untuk pengembangan bandara

Selasa, 12 Agustus 2025 19:50 WIB

Bupati Kotim Halikinnor ungkap rencana kaji tiru ke Singkawang untuk percepatan pengembangan bandara, Selasa (12/8/2025). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor merencanakan kaji tiru ke Kota Singkawang, Kalimantan Barat dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit.

“Kami akan mengajak Kejari Kotim untuk kaji tiru ke Singkawang, bagaimana mereka membangun bandara dengan sistem sharing (berbagi) dana dan mereka bisa, apalagi kita yang hanya pelebaran dan perpanjangan landasan pacu (runway),” kata Halikinnor di Sampit, Selasa.

Halikinnor menjelaskan, ide untuk melakukan kaji tiru ini berawal dari perbincangannya dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim yang baru, yakni Nur Akhirman, yang dulunya pernah bertugas sebagai Kasi Intel di Kejari Singkawang.

Kala itu, Nur Akhirman pernah membantu pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Singkawang. Pasalnya, pembangunan bandara itu terwujud dengan sistem sharing dana antara Pemerintah Kota Singkawang, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Dulu pusat juga kesulitan anggaran, sehingga mereka di Singkawang melakukan sharing dana untuk pembangunan bandara, yakni antara pemerintah daerah, pihak swasta lewat CSR dan APBN,” ujarnya.

Hal ini pun menarik minat Halikinnor, sebab dalam beberapa tahun terakhir Pemkab Kotim telah gencar mengupayakan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, khususnya untuk perpanjangan dan pelebaran runway.

Pihaknya juga telah meminta bantuan dari Komisi V DPR RI untuk melobi ke pusat, bahkan pembebasan lahan untuk pengembangan bandara telah diselesaikan Pemkab Kotim, namun sesuai aturan yang berlaku pengerjaan di bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.

Namun diketahui bahwa pemerintah pusat tengah memberlakukan efisiensi anggaran, sehingga kemungkinan Kementerian Perhubungan juga kekurangan anggaran untuk pengembangan bandara di daerah.

Dengan begitu, pengembangan Bandara Haji Asan Sampit kemungkinan sulit terealisasi dalam waktu dekat, apalagi menurutnya daerah yang mengusulkan pengembangan maupun pembangunan bandara ke Kementerian Perhubungan bukan hanya Kotim.

“Kebutuhan untuk perpanjangan dan pelebaran runway Bandara Haji Asan Sampit itu kurang lebih Rp192 miliar. Kalau melihat kondisi APBN sekarang mungkin sulit, apalagi ada informasi bakal ada efisiensi anggaran lagi otomatis usulan kita ke pusat itu berat,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia pun tertarik dengan sistem sharing dana yang dilakukan di Singkawang, sebab bisa menjadi solusi alternatif terhadap kendala anggaran di Kementerian Perhubungan. Ia berharap sistem sharing dana itu juga bisa diterapkan di Kotim.

“Untuk itu kita kaji tiru dulu ke Singkawang, kemudian kami akan undang dunia usaha. Jadi, dari estimasi kebutuhan anggaran Rp192 miliar itu, dibantu dunia usaha Rp50 miliar hingga Rp70 miliar, lalu sebagian dari APBD Kotim sehingga untuk APBN dari pusat itu kalau cuma menambah tidak terlalu berat,” demikian Halikinnor.