Pulang Pisau (ANTARA) - Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Ahmad Rifa’i menekankan pesan penting kepada para camat dan kepala desa dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) agar melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Bupati di Pulang Pisau, Selasa, mengatakan hal itu agar dilakukan secara selektif dan memastikan program yang mengacu isu nasional sudah teranggarkan pada 2025.
“Saya juga menegaskan kepada camat agar tidak henti-hentinya melakukan monitoring ke lapangan dengan mencocokkan laporan realisasi keuangan desa dengan fakta di lapangan,” katanya.
Dirinya berpesan kepada seluruh peserta rakornis yang diikuti seluruh aparatur dari pemerintah desa, agar mengikuti dan melaksanakan poin penting dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menyimak materi yang disampaikan narasumber.
“Materi dari narasumber sangat berguna untuk peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap aturan yang berlaku,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Pulpis tegaskan kebijakan pembangunan tetap sentuh kepentingan rakyat
Ia menegaskan rakornis ini harus memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas aparatur desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai peraturan.
“Rakornis harus menjadi momentum yang menghasilkan peningkatan nyata, khususnya untuk kepala desa,” tegasnya.
Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta mengatakan Rakornis bisa menjadi wadah dalam mendengar dan menyerap aspirasi kepala desa. Ia juga menjelaskan perannya sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkomitmen menekan angka stunting.
“Saya meminta bantuan para kepala desa mendukung program penurunan stunting, dari 24 persen yang sekarang naik menjadi 27,9 persen, target kita harus di bawah 20 persen,” tegas Ahmad Jayadikarta.
Ia menekankan pentingnya peran kepala desa dalam pembangunan daerah karena mereka paling mengetahui kondisi masyarakat dan kebutuhan warga. Seluruh kepala desa harus aktif menyampaikan aspirasi serta mendukung program pemerintah.
“Kepala desa tidak boleh pasif, melainkan aktif mengusulkan kebutuhan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah daerah,” ucapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Herman Wibowo menambahkan Rakornis kali ini bersifat lintas sektor. Ia menilai kehadiran Forkopimda, Bhabinkamtibmas, hingga unsur desa membuktikan kegiatan ini penting untuk membangun semangat kebersamaan.
Herman menambahkan, sesi tanya jawab dalam paparan menunjukkan antusiasme para kepala desa dalam menyampaikan isu-isu prioritas. Selain persoalan stunting dan infrastruktur, pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat terkait program penggunaan Dana Desa tahun 2026.
“Saat ini terjadi pergantian menteri sehingga pasti ada regulasi termasuk Permendes tentang prioritas Dana Desa 2026,” ujarnya.
Herman memprediksi arah kebijakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Dia mengatakan fokus kemungkinan besar tetap pada ketahanan pangan, BLT Dana Desa, dan penguatan Koperasi Merah Putih melalui program nasional.
“Tiga isu besar yaitu ketahanan pangan, BLT Dana Desa, dan Koperasi Merah Putih hampir pasti menjadi prioritas nasional Presiden dalam tahun 2026 sehingga desa harus bersiap dari sekarang,” demikian Herman Wibowo.
Baca juga: Waket DPRD Pulpis akui Perkebunan kelapa sawit penyumbang utama PAD
Baca juga: DPRD Pulang Pisau ingatkan fokus pembangunan harus pro rakyat
Baca juga: Pemkab Pulang Pisau terbitkan Perbup MBLB
