Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan, mengharapkan ke depan pembangunan di daerah ini tidak lagi bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD).
"Karena kalau kondisi seperti ini yang terjadi pemangkasan dana TKD, menjadi kendala tersendiri bagi kita untuk mengoptimalkan pembangunan," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengungkapkan, saat ini seluruh daerah di Indonesia terdampak pemangkasan dana TKD. Namun pemotongan itu salah satunya digunakan untuk memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis.
Di Kota Palangka Raya sendiri, akan ada sekitar 100 ribu siswa yang menerima program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.
"Pemangkasan yang terjadi secara nasional ini kan harus menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal," ucapnya.
Hatir menjelaskan, meskipun terjadi pemotongan dana transfer, daerah tetap memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan fiskal sendiri melalui pendapatan asli daerah (PAD).
Baca juga: 150 peserta dari berbagai Indonesia ikuti webinar inovasi pembelajaran AI
Dengan begitu, pemerintah kota dapat menjaga stabilitas pembangunan tanpa harus menunggu atau bergantung penuh pada bantuan pusat.
“Ini saatnya pemerintah kota dan DPRD bersama-sama mengoptimalkan PAD. Artinya, PAD ini harus kita gali agar pembangunan di Kota Palangka Raya tidak bergantung pada TKD,” ujarnya.
Salah satu sektor yang dinilai potensial untuk meningkatkan PAD adalah pajak daerah, seperti PBB. Menurutnya, pajak merupakan kewajiban yang sudah diatur dan tidak bersifat membebani masyarakat, selama dikelola dengan baik dan transparan.
Hanya saja selama ini, ujar Hatir, tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu dan lupa untuk membayar pajak tersebut, sehingga perlu adanya upaya yang masif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pajak itu bukan beban, tapi kewajiban. Seperti PBB, kadang masyarakat tidak tahu bahwa itu harus dibayar atau lupa membayar. Untuk itu penting adanya sosialisasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Hatir juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan programnya meski terjadi penyesuaian anggaran. Menurutnya, semangat kerja menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
“Untuk OPD, saya harapkan tetap semangat bekerja. Jangan sampai pengurangan dana ini menurunkan semangat. Maksimalkan saja yang ada untuk sementara ini sampai kondisi anggaran kembali normal,” demikian Hatir.
Baca juga: FBIT UMPR laksanakan konferensi internasional hadirkan akademisi luar negara
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng negosiasi agar pemerintah pusat tidak turunkan TKD
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong santri tingkatkan kepedulian sosial
