Komisi II DPRD Kotim desak pengawasan distribusi pupuk diperketat

Senin, 9 Februari 2026 19:51 WIB

Suasana RDP membahas masalah distribusi pupuk di wilayah selatan Kotim di Gedung DPRD Kotim, Senin (9/2/2026). ANTARA/HO-DPRD Kotim.

Sampit (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendesak agar pengawasan distribusi pupuk bersubsidi diperketat guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan sampai ke tangan petani yang berhak.

“Penyaluran pupuk bersubsidi perlu pengawasan yang lebih baik dari PT pupuk Indonesia, aparat keamanan, Polsek, Koramil serta kepala desa dan kita semua,” kata Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor di Sampit, Senin.

Hal ini disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung dewan, menyusul banyaknya keluhan petani di wilayah selatan Kotim terkait kelangkaan dan harga pupuk yang tidak sesuai aturan.

RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yephi Hartady Periyanto, perwakilan PT Pupuk Indonesia, distributor, dan sejumlah kelompok tani wilayah selatan Kotim.

Setelah mendengarkan paparan dari masing-masing pihak terkait, pihak legislator memberikan enam poin rekomendasi dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah di lapangan.

Pertama, penyaluran pupuk bersubsidi perlu pengawasan yang lebih baik dari PT pupuk Indonesia, aparat keamanan, aparatur desa dan masyarakat.

“Kedua, ketersediaan keperluan pupuk bagi petani wajib dipenuhi oleh PT pupuk Indonesia yang didistribusikan melalui distributor kepada kelompok tani,” lanjutnya

Berikutnya, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wajib segera menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menjaga seluruh petani agar masuk dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

RDKK adalah sistem perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani bersama PPL untuk memastikan alokasi tepat sasaran, jumlah dan waktu.

Keempat, penyalur wajib menetapkan harga sesuai regulasi yang telah ditetapkan atau diterbitkan oleh pemerintah. Kelima, perlunya aparat penegak hukum untuk menelusuri harga pupuk yang dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Keenam, melakukan evaluasi dan pencabutan izin usaha terhadap kios-kios penyalur yang dengan sengaja menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi,” demikian Akhyannoor.

Sebelumnya, sejumlah kelompok tani di wilayah selatan Kotim mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Selain persoalan kelangkaan, harga pupuk yang diterima petani juga disebut tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Ketua Kelompok Tani Maju Bersama II Desa Lampuyang, Adrani mengungkapkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi sudah berlangsung selama delapan tahun terakhir.

“Dulu penyaluran pupuk lancar saja, tapi setelah ada kios baru ini kami justru kesulitan. Kami juga belum pernah menerima harga pupuk di bawah Rp100 ribu,” ujar Adrani.

Lanjutnya, ia menilai kondisi tersebut sangat memberatkan petani. Pasalnya, pupuk merupakan faktor utama penentu keberhasilan tanaman.

“Bagaimana tanaman kami bisa berhasil kalau harga pupuk sulit. Kami berharap harga pupuk juga bisa disesuaikan dengan ketetapan pemerintah,” tambahnya.

Tak jauh berbeda disampaikan, Ketua Kelompok Tani Sido Mukti I Lampuyang, Mustafiin, menjelaskan bahwa persoalan pupuk subsidi sudah berlangsung lama dan hampir selalu terjadi setiap tahun.

“Luas lahan kelompok tani kami 85 hektare dengan 42 orang anggota. Pada tahun 2024 yang masuk e-RDKK hanya 22 orang. Untuk tahun 2026 kami belum cek,” ucapnya.

Mustafiin menyebutkan, pihaknya terpaksa menyiasati kondisi tersebut dengan berbagi pupuk di antara anggota yang tercatat di e-RDKK.

“Dari 42 anggota, yang masuk e-RDKK 22 orang. Jadi pupuknya kami atur berapa kebutuhan semua anggota dan berbagi. Yang belum masuk e-RDKK kami sampaikan ke penyuluh,” jelasnya.

Ia menyarankan, jika satu kios tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk subsidi, agar bisa dibuka dua kios jika aturan pemerintah memungkinkan. Menurutnya, persoalan subsidi tidak hanya terjadi pada pupuk, tetapi juga pada sektor lain.

"Kalau bicara subsidi, semuanya dialokasikan di awal. Masalah solar juga sama, selalu bermasalah," demikian Mustafiin.