Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berharap pemerintah pusat bermurah hati mengembalikan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) yang dikurangi, meski kali ini dikembalikan dalam bentuk persetujuan pembiayaan terhadap program yang diusulkan daerah.
"Program-program itu kemarin kita munculkan kembali. Kita menunggu keputusan Mendagri untuk menyampaikan ke Kementerian Keuangan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Alang Arianto di Sampit, Selasa.
Diketahui, pemerintah pusat masih melakukan efisiensi anggaran pada 2026 nanti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kembali mengurangi besaran dana TKD.
Kotawaringin Timur juga tidak luput dan pengurangan alokasi dana TKD oleh pusat dengan besaran sekitar Rp380 miliar. Akibatnya, program-program yang seharusnya dibiayai menggunakan dana TKD tersebut, terpaksa ditunda maupun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah daerah sudah melakukan rapat kompilasi menggabungkan dari 14 program prioritas bupati menjadi prioritas daerah yang harus dikawal, selain perencanaan lain yang tidak masuk dalam program prioritas tersebut.
Baca juga: DPRD Kotim desak solusi terhadap lokasi rawan kecelakaan di Sampit
Meskipun besaran TKD berkurang, pemerintah daerah memastikan pembangunan tetap ada. Hanya, ada beberapa yang memang diefisiensikan berdasarkan TKD yang berkurang tersebut.
Namun menurut Alang, dalam rapat nasional di Kementerian Dalam Negeri pada pekan lalu, ada angin segar terkait anggaran pembangunan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta daerah menyampaikan program-program prioritas daerah untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan.
Alang tidak menyampaikan secara rinci, namun dia menyatakan bahwa atas dasar arahan Mendagri tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengusulkan kembali program-program prioritas yang sebelumnya sudah ditetapkan merujuk pada 14 program prioritas daerah.
"Anggaran yang dikurangi sekitar Rp380 miliar itu kita usulkan kembali karena kemarin Pak Mendagri minta apa saja yang menjadi program prioritas daerah agar bisa terlaksana," sambungnya.
Alang berharap usulan tersebut disetujui sehingga program pembangunan bisa dilaksanakan dengan dibantu pembiayaan dari pemerintah pusat. Pihaknya berprasangka positif bahwa pemerintah pusat selalu memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah.
"Peluangnya kemarin, bahasanya beliau (Mendagri) karena pihak kementerian berjuang juga agar bagaimana daerah ini bisa melayani tapi insyaallah dari skala prioritas," demikian Alang Arianto.
Baca juga: Diskominfo Kotim perkuat konsolidasi demi informasi akurat dan kredibel
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi Polres libatkan ojol dan buruh menjaga kamtibmas
Baca juga: Polres Kotim gandeng buruh dan ojoljaga kamtibmas
