DPRD dorong penguatan kolaborasi dan data akurat tekan stunting di Palangka Raya

id dprd palangka raya, hasan busyairi, stunting palangkaraya

DPRD dorong penguatan kolaborasi dan data akurat tekan stunting di Palangka Raya

Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi. (ANTARA/Rajib Rizali)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hasan Busyairi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan data yang valid sebagai kunci utama dalam menekan angka stunting.

“Stunting ini menyangkut masa depan generasi kita. Karena itu, penanganannya harus komprehensif dan berkelanjutan. DPRD tentu mendukung penuh setiap langkah pemerintah yang melibatkan banyak pihak dan berbasis pada data,” katanya di Palangka Raya, Rabu.

Ia menilai, langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah berada di jalur yang tepat dengan menekankan kolaborasi serta pemanfaatan data akurat.

Menurut Hasan, penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab satu instansi atau lembaga, melainkan kerja bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Pemerintah, tenaga medis, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat harus bergerak serentak dalam satu arah untuk menciptakan hasil nyata," ucapnya.

Baca juga: DPRD Palangka Raya apresiasi program pendidikan karakter kebhinekaan

Ia menyebut, data yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan wilayah prioritas maupun kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.

Selain itu, Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah kota yang menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting 2025 sebagai forum koordinasi strategis.

"Forum semacam ini penting untuk menyamakan persepsi, menghindari tumpang tindih program, serta memperkuat komitmen antarinstansi,"ujarnya.

Ia berharap, hasil dari forum tersebut tidak berhenti pada tataran rencana, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konkret di lapangan.

Keberhasilan program pencegahan dan penanganan stunting, kata Hasan, akan sangat bergantung pada konsistensi dan tindak lanjut setiap pihak.

“Pemerintah daerah perlu memastikan setiap dinas dan lembaga terkait memahami perannya. Jangan sampai ada sektor yang bekerja sendiri-sendiri, karena itu justru memperlambat penanganan,” demikian Hasan.

Baca juga: FBI UMPR dorong UMKM Barito Selatan naik kelas lewat pelatihan digital pemasaran

Baca juga: UPR latihan dan transfer teknologi produk gummy jelly buah di agrowisata

Baca juga: UPR dan MPHPI dorong hilirisasi dan inovasi menuju kemandirian perikanan nasional


Pewarta :
Editor : Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.