Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan untuk sinkronisasi data kemiskinan dan strategi antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
“Tujuan utama kami melaksanakan kegiatan hari ini adalah untuk sinkronisasi data kemiskinan. Data ini sangat penting bagi kita dalam pengambilan kebijakan,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Umar Kaderi di Sampit, Senin.
Rakor yang digelar di aula Sei Mentaya Kantor Bapperida Kotim ini melibatkan beberapa instansi vertikal di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim yang menyajikan data terkait angka kemiskinan di Kotim.
Kemudian, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, lurah maupun kepala desa juga hadir untuk menyamakan persepsi terkait program-program penanggulangan kemiskinan.
Umar menjelaskan, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotim Tahun 2025-2029.
“Kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang membutuhkan kerja bersama. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan tidak ada masyarakat yang miskin ekstrem,” ujarnya.
Terlebih mengacu pada data BPS tahun 2025, angka kemiskinan di Kotim mengalami peningkatan sebesar 1.010 jiwa dari 2024 yang sebesar 26.690 jiwa, atau meningkat 0,17 persen. Dengan persentase menjadi 5,83 persen dari 5,66 persen pada 2024.
Kenaikan ini menempatkan Kotim sebagai peringkat keempat kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah.
Umar menyebutkan, salah satu faktor tingginya angka kemiskinan ini adalah tingginya mobilitas penduduk dari luar daerah yang datang untuk mencari usaha di Kotim.
Penduduk dari luar daerah ini ikut berkontribusi dalam angka kemiskinan di wilayah setempat, sebab pendataan yang dilakukan oleh pusat tidak mengenal warga lokal maupun pendatang.
“Berdasarkan data KTP dari Disdukcapil jumlah penduduk kita ada 454.000 jiwa, sedangkan data DTSEN dari pusat 459.000 jiwa, bahkan yang terbaru berdasarkan koordinasi saat ini adalah 469.000 jiwa. Artinya cukup banyak penduduk dari luar yang masuk ke Kotim,” bebernya.
Ia melanjutkan, penduduk dari luar yang masuk ke Kotim umumnya untuk mencari mata pencaharian atau berusaha, namun dengan penghasilan mereka yang kebanyakan tidak sesuai standar justru menambah angka kemiskinan di Kotim.
Selain jumlah penduduk, faktor lain yang memengaruhi adalah angka pengangguran dan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap tetapi masih di bawah standar.
Oleh karena itu, melalui rakor ini ada empat hal yang ingin pihaknya capai dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Bumi Habaring Hurung. Pertama, sinkronisasi data kemiskinan.
Baca juga: Motoprix Kotim Open Race 2025 balap motor terakhir di Taman Kota Sampit
Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025, program penanggulangan kemiskinan wajib menggunakan sasaran berbasis by name, by address, by NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data yang akurat dan satu data menjadi kunci penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Kita menyamakan persepsi, yang mana dulu namanya data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK), kini diganti DTSEN,” sebutnya.
Kedua, integrasi program dan anggaran. Semua OPD harus mengintegrasikan program dan anggarannya untuk penanggulangan kemiskinan. Program dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial harus berkolaborasi.
“Tidak boleh ada program yang jalan sendiri-sendiri. OPD-OPD yang terkait akan menganggarkan program kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan sebagainya,” tegasnya.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Upaya tidak hanya terbatas pada bantuan sosial, tetapi harus memastikan masyarakat menjadi produktif dan mandiri. Program pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, dan penguatan ekonomi desa akan terus diperkuat.
Keempat, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dunia usaha, terutama sektor tambang dan perkebunan, diminta berperan aktif memanfaatkan dana CSR mereka untuk program pengentasan kemiskinan.
“Kita masih memperjuangkan peran perusahaan agar bisa berperan aktif di dalam pemanfaatan dana CSR-nya untuk penanggulangan kemiskinan. Karena untuk mensukseskan suatu pembangunan maupun program tidak bisa dilakukan pemerintah saja, perlu kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” demikian Umar Kaderi.
Baca juga: Legislator Kotim desak penanganan ruas jalan Sampit-Samuda
Baca juga: Motoprix Kotim Open Race 2025 sukses, berikut daftar juara
Baca juga: Dinkes Kotim terus gencarkan CKG deteksi penderita gagal ginjal
