DKUKMPP Kotim minta usulan bantuan UMKM diprioritaskan

Minggu, 18 Januari 2026 17:55 WIB

Kepala DKUKMPP Kotim Johny Tangkere menunjukan salah satu produk kerajinan tangan yang dipromosikan saat Sampit Expo 2026 beberapa waktu lalu. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menganjurkan para pelaku usaha untuk mengusulkan bantuan pada saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

“"Harapan saya ketika musrenbang dari desa dan kecamatan didorong diusulkan UMKM untuk mendapat bantuan. Seharusnya mereka menjadi perhatian lurah, kepala desa, camat. Jadi mereka usulkan nanti kami dinas yang penyedia alatnya,” kata Kepala DKUKMPP Kotim Johny Tangkere di Sampit, Minggu.

Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi permintaan sejumlah pelaku UMKM agar mendapat bantuan permodalan dan lainnya dari pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan anggaran secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan sebelumnya, sebab akan sulit bagi dinas terkait untuk mengalokasikan dana di tahun anggaran berikutnya.

Terlebih sejak dirinya menjabat di dinas tersebut pada pertengahan 2025, pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang cukup besar.

Kondisi itu berdampak pada keterbatasan dukungan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif yang seharusnya menjadi prioritas pembinaan. Dengan berkurangnya anggaran otomatis pemerintah harus lebih selektif dalam menyalurkan bantuan.

“Kondisi ini memang cukup memprihatinkan. Seharusnya mereka yang kita dukung, kurang mendapat perhatian. Semoga ke depan anggaran semakin longgar dan mereka semakin terbantu,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kotim ini.

Ia mencontohkan perajin perahu kayu atau masyarakat lokal menyebutnya jukung di Kecamatan Bukit Santuai yang masih memakai alat manual sehingga produk kurang awet. Padahal, sentuhan teknologi sederhana seperti bor listrik sangat membantu kualitas produk.

"Sebenarnya modal yang dibutuhkan tidak besar, sekitar Rp25 juta per perajin, untuk membeli bor listrik, ketam listrik, dan peralatan pendukung lainnya," tambah Johny menjelaskan rinciannya.

Menurutnya, dukungan alat yang tepat diyakini mampu meningkatkan daya saing serta pendapatan masyarakat lokal secara signifikan. Sinergi usulan dari tingkat desa menjadi kunci utama realisasi bantuan tersebut.

“Oleh karena itu, inilah yang harus kita dorong bersama. Usulan dari bawah melalui Musrenbang sangat penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan,” demikian Johny.