Pembangunan infrastruktur Kotim tetap prioritas meski DBH sawit menyusut

Jumat, 23 Januari 2026 19:20 WIB

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kotim Kaspulzen Heriyanto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk jalan dan jembatan, tetap menjadi prioritas utama pada 2026 meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) sawit kian menyusut.

“Secara regulasi, infrastruktur memang menjadi sektor dominan. Penentuan lokasi dan teknis pelaksanaan pembangunan nantinya akan disesuaikan dengan skala prioritas serta kebutuhan di lapangan oleh OPD terkait,” kata Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kotim Kaspulzen Heriyanto di Sampit, Jumat.

Ia mengungkapkan bahwa tren penurunan ini terjadi secara merata di wilayah Kalimantan Tengah. Secara total di tingkat provinsi, anggaran merosot dari Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp504 miliar, turun sekitar 79 persen

Khususnya untuk Kabupaten Kotawaringin Timur Kotim, DBH Sawit turun dari Rp16,6 miliar pada 2025 menjadi Rp9 miliar pada 2026. Namun, ada sisa dana tahun 2025 sebesar Rp5 miliar, sehingga total dana yang bisa dioptimalkan sekitar Rp14 miliar.

Sesuai regulasi, sebagian besar dana tersebut wajib dialokasikan untuk sektor infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan. Sektor ini dianggap vital karena berhubungan langsung dengan pergerakan ekonomi dan aktivitas harian masyarakat di lapangan.

“Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi daerah,” ujarnya.

Kaspulzen menambahkan bahwa teknis pelaksanaan nantinya akan dikelola oleh tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kendati begitu, porsi anggaran terbesar tetap diserahkan kepada Dinas SDABMBKPRKP, karena dinas tersebut yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Dari pengalaman sebelumnya, alokasi untuk Dinas SDABMBKPRKP bisa mencapai sekitar Rp12 miliar dari total dana Rp16,6 miliar. Oleh karena itu, meski DBH sawit menurun, program pembangunan tetap berjalan dengan baik.

“Kami meskipun terjadi penurunan DBH Sawit, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kotim,” demikian Kaspulzen.