Pemkab Kobar optimalkan program kesehatan lewat evaluasi UHC melibatkan masyarakat

Kamis, 12 Februari 2026 07:37 WIB

Peserta kegiatan review Progam UHC dengan menggandeng Lembang Koso Nippon, Rabu (11/2/2026) ANTARA/HO-Istimewa

Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah memaksimalkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi demi perbaikan dan peningkatan pelayanannya.

"Salah satunya melalui kegiatan review Program UHC, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai langsung program itu, apakah perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Bapperida Kobar Subardianto di Pangkalan Bun, Kamis.

Dia mengatakan, hal tersebut menjadi upaya pihaknya dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan tersebut.

"Hasil penilaian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Lanjutnya, metode review program ini merupakan pendekatan baru evaluasi kebijakan daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung.

"Dengan tujuan untuk menilai capaian nyata, tingkat penerimaan publik, serta efektivitas program sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah tahun berikutnya," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kobar, Achmad Rois menyampaikan, setiap kelemahan yang ditemukan selama proses evaluasi harus menjadi catatan penting untuk perbaikan program.

"Hasil akhir review akan disusun secara teliti dengan mempertimbangkan berbagai masukan objektif dari evaluasi maupun masyarakat penilai," disampaikannya.

Lanjutnya, dirinya juga berharap hasilnya tidak hanya menjadi rujukan bagi Kotawaringin Barat. Namun juga dapat menjadi referensi secara nasional program UHC.

Dalam upaya tersebut pihaknya bekerjasama dengan organisasi Think Tank asal Jepang, Koso Nippon yang merupakan lembaga independen yang fokus pada reformasi kebijakan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi partisipatif.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, organisasi tersebut bermitra dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS), untuk mendampingi pemerintah daerah menilai efektivitas program pembangunan yang telah berjalan.

Dari rekap suara 31 warga penilai yang dipilih secara acak, sebanyak 22 orang menilai program UHC perlu diperbaiki, sembilan orang menyatakan program sudah baik dan tidak perlu diubah, serta tidak ada peserta yang mengusulkan penghentian program.