Dosen Fisip Adkom UMPR teliti peran diaspora tingkatkan pendidikan anak migran di Malaysia

Kamis, 9 April 2026 18:00 WIB

dosen Fisip Adkom UMPR Rakhdinda Dwi Artha Qairi SPd MAP (kiri) dan Sadar MIP (kanan) saat meneliti peran diaspora dalam upaya peningkatan anak migran di Malaysia. ANTARA/UMPR

Palangka Raya (ANTARA) - Sebanyak dua dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi, dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (FISIP-ADKOM UMPR) melakukan penelitian tentang peran diaspora dalam upaya peningkatan anak migran di Malaysia.

“Penelitian ini menemukan bahwa banyak anak imigran Indonesia di Malaysia belum mendapatkan akses pendidikan formal akibat kendala dokumen, status hukum, dan keterbatasan ekonomi," kata salah satu dosen Fisip Adkom UMPR Rakhdinda Dwi Artha Qairi SPd MAP di Palangka Raya, Kamis.

Dia menerangkan, penelitian yang dilakukanya dengan Sadar MIP ini sebagai tindak lanjut kunjungan akademik mereka ke Malaysia. Penelitian itu berjudul The Indonesian Diaspora in Improving the Quality of Education. Menyoroti tantangan akses pendidikan sekaligus solusi berbasis komunitas diaspora di Malaysia.

"Kami menemukan bahwa diaspora Indonesia hadir sebagai aktor penting yang menyediakan pendidikan alternatif berbasis komunitas,” jelas Rakhdinda.

Ia menyebutkan juga bahwa pengalaman observasi di Malaysia menunjukkan bahwa persoalan pendidikan anak migran bukan hanya soal akses, tetapi juga soal kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif.

“Di sinilah diaspora hadir sebagai solusi nyata di tengah keterbatasan sistem formal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunitas diaspora tidak hanya berperan secara sosial, tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, Sadar menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Perlu ada sinergi antara pemerintah Indonesia, pemerintah negara tujuan, dan diaspora agar pendidikan anak-anak migran dapat terjamin secara berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkap bahwa meskipun peran diaspora cukup signifikan, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya pengakuan formal, serta lemahnya koordinasi kebijakan bilateral.

Menurut Sadar, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan ke depan.

“Jika tidak ada dukungan kebijakan yang kuat, maka inisiatif pendidikan berbasis diaspora ini akan sulit berkembang secara maksimal. Padahal potensinya sangat besar,” tambahnya.

Melalui penelitian ini, kedua dosen Fisip Adkom berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif serta memperkuat posisi diaspora sebagai mitra strategis negara dalam pengembangan sumber daya manusia.

"Penelitian ini sekaligus menjadi bukti kontribusi akademisi UMPR dalam mengangkat isu global yang berdampak langsung pada masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan di luar negeri," katanya.