Bupati Gumas sebut Hari Otonomi Daerah momentum evaluasi kinerja

Senin, 27 April 2026 17:30 WIB

Bupati Gumas Jaya S Monong saat memimpin apel Hari Otonomi Daerah di Kuala Kurun, Senin (27/4/2026). ANTARA/HO-Diskominfosantik Gumas

Kuala Kurun (ANTARA) - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Jaya S Monong mengingatkan pentingnya menjadikan peringatan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum refleksi dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Peringatan ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa otonomi daerah adalah amanah besar,” ucapnya usai memimpin apel peringatan Hari Otonomi Daerah di Kuala Kurun, Senin.

Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Gumas ini menyebut, pemerintah daerah saat ini dituntut untuk lebih responsif, adaptif, dan inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu, perangkat daerah lingkup Pemkab Gumas hendaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Di sisi lain, sejumlah tantangan saat ini dihadapi oleh Pemkab Gumas dalam mewujudkan otonomi daerah secara optimal. Salah satu tantangan yang dimaksud adalah keterbatasan anggaran, termasuk yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurutnya, besaran dana transfer dari pusat masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan di daerah. Akibatnya, sejumlah program prioritas harus disesuaikan bahkan ditunda karena keterbatasan pembiayaan yang tersedia.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan kebijakan pembangunan, di mana fokus utama diarahkan pada program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain persoalan anggaran, ia juga menyoroti pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai masih “setengah hati”, di mana kewenangan daerah dalam mengelola potensi dan kebijakan masih belum sepenuhnya diberikan secara maksimal.

Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar, baik melalui peningkatan dana transfer maupun pelimpahan kewenangan yang lebih luas.

Dengan demikian, daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi dan mempercepat pembangunan, demi kemajuan daerah serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.