BPS Kotim tegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak terkait pajak

Sabtu, 23 Mei 2026 05:17 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim Eddy Surahman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/5/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan sehingga masyarakat maupun pelaku usaha diminta tidak ragu memberikan data yang jujur, benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung nanti.

“Jangan khawatir, jangan ragu dan mohon bantuan untuk bisa menerima petugas kami dengan baik. Jawab semua pertanyaan dengan jujur, dengan benar dan secara lengkap. Karena semua jawaban yang diberikan ini akan memberikan gambaran yang utuh terkait dengan kondisi ekonomi dan fenomena di dunia usaha di Kotim,” kata Kepala BPS Kotim Eddy Surahman di Sampit, Jumat.

Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 30 Agustus mendatang.

Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha atau perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah suatu negara. Sensus Ekonomi adalah program skala nasional yang dimulai sejak 1986 secara periodik setiap 10 tahun.

Eddy menjelaskan, sensus ekonomi sangat penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dunia usaha dan perekonomian daerah, mulai dari perkembangan usaha, tantangan yang dihadapi hingga berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Data yang dihimpun melalui sensus ekonomi akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini memerlukan data yang akurat agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat sesuai kondisi riil di lapangan.

“Sensus Ekonomi ini adalah sensus yang paling ditunggu oleh pemerintah, apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini data yang akurat sangat diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah atau kebijakan yang tepat sesuai kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Eddy menyebut manfaat sensus ekonomi mungkin tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, hasil pendataan tersebut sangat menentukan arah kebijakan pemerintah, terutama dalam melihat perkembangan sektor usaha dari skala besar hingga UMKM.

“Dan tentunya yakinlah pasti akan banyak kebijakan pemerintah nanti yang sangat bergantung dengan jawaban dari masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden, termasuk perusahaan besar dan usaha menengah ke atas. Jaminan tersebut diatur dalam undang-undang sehingga data yang diberikan masyarakat tidak akan dipublikasikan secara individu maupun per perusahaan.

Ia mengakui, memang masih ada kekhawatiran dari sebagian pelaku usaha bahwa data perusahaan mereka akan terekspos ke publik.

Namun kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu, karena BPS hanya menyajikan data dalam bentuk agregat atau gabungan berdasarkan kategori usaha tanpa mencantumkan identitas responden.

“Data yang disampaikan ke kami, tidak akan kami sajikan, tidak akan didesiminasikan per perusahaan. Karena BPS itu ketika menyajikan data, itu hanya disajikan secara agregat. Jadi tidak akan muncul nama perusahaannya nanti, tidak akan muncul nama usahanya,” terangnya.

Ia mencontohkan hasil sensus nantinya hanya akan menampilkan gambaran umum suatu sektor usaha, meliputi daya serap tenaga kerja sektor perkebunan, biaya produksi, nilai tambah usaha maupun pengeluaran barang modal dari suatu sektor ekonomi tertentu.

Dengan sistem tersebut, lanjutnya, identitas perusahaan maupun pelaku usaha tetap terlindungi dan tidak bisa diketahui publik. BPS hanya berfokus menghasilkan data makro sebagai dasar statistik nasional dan daerah.

“Dan yang paling penting, jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Bahkan data yang kita dapat pun itu tidak kami bagi pakaikan ke luar dari kepentingan BPS,” tegasnya lagi.

Eddy menambahkan BPS merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan statistik nasional dan bekerja di ranah data makro. Hasil sensus ekonomi tidak menghasilkan data individu, data perusahaan secara rinci maupun informasi by name by address.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat dan seluruh pelaku usaha di Kotim dapat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh dan akurat.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama mensukseskan Sensus Ekonomi 2026. Karena dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat maka data yang dihasilkan pun akan lebih akurat dan riil sesuai kondisi lapangan yang penting sebagai acuan kebijakan pemerintah ke depannya,” demikian Eddy.